Page 322 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 322

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselematan dan Kesehatan
              Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3).
              Para calon TKI dijanjikan bekerja sebagai pekerja rumah tangga (domestic workers) dan tiap-
              tiap CPMI juga telah diiming-imingi uang saku atau uang tinggal sebesar 5 hingga 7 juta.

              Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat kepada Dit. Bina P2PMI Kemnaker
              yang meminta pertolongan dikarenakan adanya dugaan penempatan PMI secara ilegal.

              Penempatan PMI tersebut akan dilakukan oleh orang perseorangan dan bukan oleh Perusahaan
              Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah mendapatkan izin dari pemerintah.

              Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen
              Binapenta dan PKK), Suhartono, mengatakan, sidak ini merupakan upaya pelindungan bagi WNI
              yang akan diberangkatkan secara ilegal.
              Penempatan yang dilakukan secara ilegal akan berdampak bagi keselamatan para CPMI.

              "Penempatan  yang  dilakukan  secara  ilegal  akan  membuat  CPMI  rentan  menjadi  korban
              perdagangan orang, kerja paksa, atau tindak pidana lainnya," ucap Dirjen Suhartono di Jakarta,
              Selasa (21/12/2021).

              Lebih  lanjut  ia  mengatakan,  penempatan  PMI  ke  negara  Arab  Saudi,  Qatar,  dan  UEA  untuk
              bekerja pada pemberi kerja perseorangan masih dilakukan moratorium sejak tahun 2015 dengan
              ditetapkannya Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015.

              Direktur Bina P2PMI, Rendra Setiawan mengimbau masyarakat untuk berhati-hati apabila adanya
              rayuan atau bujuk rayu dari calo, sponsor, atau pihak lainnya yang bukan sebagai P3MI yang
              terdaftar di Kemnaker dengan menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan upah tinggi.

              "Upayakan mendapatkan informasi yang resmi dari Dinas Ketenagakerjaan setempat atau LTSA,"
              tandasnya Editor : Jeanny Aipassa.




































                                                           321
   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327