Page 358 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 358
Judul Anies Baswedan Digugat Soal Revisi UMP DKI yang Membingungkan,
Pengusaha Beri Catatan Buruk untuk Capres 2024
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013282722/anies-
baswedan-digugat-soal-revisi-ump-dki-yang-membingungkan-
pengusaha-beri-catatan-buruk-untuk-capres-2024
Jurnalis M Bayu Pratama
Tanggal 2021-12-21 12:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Apakah
revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Itu jelas
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Ini strong message untuk Pak Gubernur.
Ini melanggar lho
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Dia sebagai gubernur harusnya paham
sekali, melanggar ya jadi catatan tersendiri. Apalagi kalau mau nyapres. Jadi catatan
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Padahal tidak ada korelasinya. Kalau mau
minta perbaikan formula itu karena itu PP yang ditandatangani Presiden, langsung saja ke Pak
Presiden, kira-kira begitu
positive - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Investor
dan kami sebagai pelaku usaha itu, satu kata kuncinya, kepastian hukum dari pemerintah
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Kepastian
itu tidak berubah-ubah, maksudnya. Lah ini Pak Anies berubah-ubah
neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Penetapan
UMP pertama yang deadline sebelum 21 November itu sudah melalui mekanisme yang ada. Pas,
sah, kami bisa terima
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Tapi kok
ada jilid kedua. Jangan-jangan nanti mendekati 2024 ada jilid 10 mungkin. Itu yang kami
khawatirkan, kan tidak karu-karuan
neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Yang kami
persoalkan adalah mekanisme yang tidak benar dilakukan Pak Anies
357
