Page 355 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 355
Ringkasan
Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen menuai pro kontra
antara para pengusaha dan buruh. Kelompok buruh sendiri tentu saja mendukung keputusan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berani mengambil keputusan menaikkan UMP begitu
tinggi. Sebagai informasi saja, Gubernur Anies pada 21 November lalu, telah menetapkan UMP
DKI naik hanya 0,85 persen atau menjadi Rp 37.749. Kenaikan tersebut membuat para buruh
tak terima dan akhirnya melakukan aksi unjuk rasa nasional serta mendesak agar Anies merevisi
UMP tersebut.
PRO KONTRA KENAIKAN UMP DKI VERSI ANIES, BURUH SENANG, APINDO
MERADANG, PERUSAHAAN MILIK ASING INGIN KERJA TENANG
JAKARTA, - Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen menuai
pro kontra antara para pengusaha dan buruh. Kelompok buruh sendiri tentu saja mendukung
keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berani mengambil keputusan menaikkan
UMP begitu tinggi.
Sebagai informasi saja, Gubernur Anies pada 21 November lalu, telah menetapkan UMP DKI naik
hanya 0,85 persen atau menjadi Rp 37.749. Kenaikan tersebut membuat para buruh tak terima
dan akhirnya melakukan aksi unjuk rasa nasional serta mendesak agar Anies merevisi UMP
tersebut.
Jadi bulan-bulanan para buruh, pada akhirnya Anies pun mempertimbangkan untuk merevisinya
dan telah menyurati Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pada 22 November,
melalui surat nomor 533/085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan UMP
2022.
Kepada Menaker, Anies bilang bahwa UMP yang diputuskan sebelumnya jauh dari layak dan
tidak memenuhi azas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh
terlihat dari inflasi di DKI. Pemerintah Provinsi DKI dalam mengkaji ulang formula UMP 2022
menggunakan variabel inflasi 1,6 persen, pertumbuhan ekonomi 3,51 persen.
Dari kedua variabel tersebutlah, maka Anies berani mengeluarkan angka 5,11 persen sebagai
angka kenaikan UMP. Mendapat penolakan dari para pengusaha yang tergabung dari Asosiasi
Pengusaha Indonesia ( Apindo ), buruh pun memberikan sikap.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) yang juga Ketua Partai Buruh Said Iqbal
mengingatkan kepada para pengusaha agar tidak memicu perseteruan antara pekerja dengan
pengusaha lainnya. Lantaran karena Gubernur DKI telah merevisi UMP DKI.
"Apindo ini mewakili siapa? Jangan menebar bensin ke dalam api. Tanya saja, ketua Apindo atau
ketua pengusaha yang mengaku dari perhimpunan pribumi, punya perusahaan enggak?" ujar
Said Iqbal secara virtual, di Jakarta, Senin (20/12/2021).
Said mengaku kenal baik di dalam jajaran pengurus Apindo. Dia bilang, memang tak semua yang
bergabung di dalam kepengurusan Apindo memiliki perusahaan. Lain halnya dengan Ketua
Umum Apindo yang memang sudah dikenal sebagai pengusaha.
"Pengusaha-pengusaha yang baik menengah atas, terutama multinasional company juga mereka
merasa terganggu dengan sikap-sikap Apindo. Karena Apindo ini kumpulan personalia. Mungkin
dewan pembina atau dewan penasehatnya iya atau ketua umumnya iya pemilik perusahaan.
Saya kenal baik," ucapnya.
354
