Page 359 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Ringkasan

Gubernur Jakarta, Anies Baswedan telah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI untuk
tahun 2022 sebesar 5,1 persen. Namun kenaikan UMP DKI oleh Anies Baswedan tidak disambut
baik oleh pihak pengusaha di Jakarta. Asosiasi pengusaha Jakarta pun menyindir keputusan
Anies Baswedan yang merevisi UMP DKI dengan dugaan kepentingan politik pencalonan presiden
2024. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz dalam
konferensi pers menentang adanya revisi UMP DKI tersebut.

ANIES BASWEDAN DIGUGAT SOAL REVISI UMP DKI YANG MEMBINGUNGKAN,
PENGUSAHA BERI CATATAN BURUK UNTUK CAPRES 2024

Gubernur Jakarta, Anies Baswedan telah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI untuk
tahun 2022 sebesar 5,1 persen. Namun kenaikan UMP DKI oleh Anies Baswedan tidak disambut
baik oleh pihak pengusaha di Jakarta.

Asosiasi pengusaha Jakarta pun menyindir keputusan Anies Baswedan yang merevisi UMP DKI
dengan dugaan kepentingan politik pencalonan presiden 2024.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz dalam konferensi pers
menentang adanya revisi UMP DKI tersebut.

"Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Itu jelas," kata Adi
Mahfudz.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai kebijakan Anies telah melanggar regulasi pengupahan yang
ada.

Revisi UMP DKI Jakarta ala Anies Baswedan, menurutnya, merupakan catatan buruk bagi mantan
Mendikbud RI tersebut jika mendaftar sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

"Ini strong message untuk Pak Gubernur. Ini melanggar lho," katanya.

"Dia sebagai gubernur harusnya paham sekali, melanggar ya jadi catatan tersendiri. Apalagi
kalau mau nyapres. Jadi catatan," ucap Hariyadi.

Sementara menurut Adi Mahfudz, cara Anies Baswedan menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah untuk mengubah formulasi perhitungan upah minimum DKI Jakarta adalah salah.

Adi menjelaskan, tidak ada korelasinya antara permintaan Anies kepada Ida Fauziyyah,
seharusnya meminta langsung ke Presiden Jokowi "Padahal tidak ada korelasinya. Kalau mau
minta perbaikan formula itu karena itu PP yang ditandatangani Presiden, langsung saja ke Pak
Presiden, kira-kira begitu," katanya, dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.

Adi menilai dampak revisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau
naik Rp225.667 dari UMP 2021, telah membingungkan kalangan pengusaha.

Karena menurut Adi, perhitungan rencana bisnis perusahaan menjadi tidak karuan karena
kebijakan yang berubah-ubah.

"Investor dan kami sebagai pelaku usaha itu, satu kata kuncinya, kepastian hukum dari
pemerintah," kata Adi.

358