Page 356 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 356
Said bilang, keputusan yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan justru akan memberikan
keuntungan kepada para pengusaha. Karena meningkatnya daya beli masyarakat yang
kebanyakan disokong oleh para pekerja atau buruh.
"Kalau Gubernur Anies sudah mempertimbangkan 5,1 persen itu akan meningkatkan daya beli
maka diperkirakan akan ada puluhan triliun uang yang akan mengalir ke kantong pengusaha
bukan ke kantongnya Apindo. Dalam bentuk para buruh membeli barang-barang," kata dia.
Ditambah lagi, pernyataan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang
menyatakan, kenaikan upah minimum sebesar 5 persen akan mendongkrak pertumbuhan
ekonomi RI hingga mencapai 5 persen pada tahun 2022.
"Menteri Bappenas sudah menyatakan, secara nasional kalau upah minimum naik 5 persen akan
terjadi pertumbuhan daya beli itu adalah Rp 180 triliun. Itu angka yang besar untuk
menyumbang pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan Presiden Bapak Jokowi 4 persen sampai
5 persen, menurut data BPS," ujar Said Iqbal.
KSPI berdalih bahwa keputusan yang dilakukan oleh Anies Baswedan menaikkan UMP DKI justru
tidak membebani perusahaan-perusahaan milik asing. Seperti perusahaan milik pengusaha asal
Jepang, kata Said, yang justru mendukung akan keputusan revisi kenaikan UMP DKI tersebut.
Di perusahaan milik asing, ada jalinan yang baik antara para pekerja dan pengusaha. "Mereka
(para perusahaan Jepang, multinasional, dan perusahaan kelas atas) tidak keberatan naik upah
jauh lebih baik dari kenaikan upah minimum tahun lalu, karena ekonomi sedang membaik," kata
Said Iqbal menyikapi tindakan Apindo.
"Mereka bilang kepada saya, mereka ingin bisnis itu tenang. Karyawan sedang baik-baik saja
kok hubungannya dengan perusahaan. Hubungan industrial di tingkat perusahaan itu baik-baik
saja," lanjutnya.
Sementara itu, para pengusaha yang tergabung dalam Apindo pun turut bersikeras menolak
kenaikan UMP versi Anies. Karena dianggap bertentangan dengan aturan. Apindo meminta
semua pengusaha di wilayah DKI Jakarta tidak mengikuti UMP yang ditetapkan Anies.
Pengusaha hanya mengikuti aturan sebelumnya, yang telah diputuskan melalui Keputusan
Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 19 November 2021.
Apalagi, Apindo merasa Anies melakukan revisi sepihak tanpa pendapat dunia usaha, termasuk
Apindo DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah.
"Kami imbau seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk tidak menerapkan revisi upah minimum
DKI yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI, sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan
hukum tetap," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers pada hari
yang sama.
Selain penolakan, para pengusaha juga berencana menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN). Gugatan bakal dilayangkan jika Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai revisi
upah keluar oleh Apindo DKI Jakarta bersama Kadin Jakarta.
Pengusaha bahkan tidak mengindahkan imbauan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
untuk berdiskusi sebelum mengajukan gugatan. Pasalnya, pengusaha tidak diajak berdiskusi
ketika Anies merevisi aturan pengupahan yang sudah disepakati bersama di tingkat nasional.
Lebih dari itu, para pengusaha ini meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberi
sanksi kepada Anies karena telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama dalam
hal pengupahan. Lalu untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diminta memberikan
355
