Page 360 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 360
"Kepastian itu tidak berubah-ubah, maksudnya. Lah ini Pak Anies berubah-ubah," katanya.
Adi mengatakan, mekanisme penentuan upah minimum provinsi harus dilakukan melalui
mekanisme tripartit yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja yang di dalamnya ada
unsur akademisi serta pakar.
Kalangan pengusaha, menurutnya, hanya akan menerima penetapan UMP sebelum revisi karena
ditetapkan melalui mekanisme yang sesuai aturan.
"Penetapan UMP pertama yang deadline sebelum 21 November itu sudah melalui mekanisme
yang ada. Pas, sah, kami bisa terima," kata Adi.
"Tapi kok ada jilid kedua. Jangan-jangan nanti mendekati 2024 ada jilid 10 mungkin. Itu yang
kami khawatirkan, kan tidak karu-karuan," ucapnya.
Pengusaha menilai bahwa mekanisme yang ditempuh Anies Baswedan telah salah sehingga
menjadi catatan nantinya ketika pencapresan 2024.
"Yang kami persoalkan adalah mekanisme yang tidak benar dilakukan Pak Anies," katanya.***.
359
