Page 48 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

WAGUB: PENGUSAHA SETUJU KENAIKAN UMP TAHUN 2022 SEBESAR 5 PERSEN

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Pa-tria, mengungkapkan pihak pengusaha sebelumnya
telah menyetujui kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5 persen.
Persetujuan itu saat Pemprov DKI Jakarta rapat dengan pihak pengusaha terkait kenaikan UMP
tahun 2022.

"Waktu kita rapat di awal dewan pengupahan sejujurnya yang kami terima bahwa semua pihak
bahkan pengusaha dalam rapat tersebut tidak keberatan sampai 5 persen," ungkapnya di
Balaikota DKI Jakarta, Selasa (21/12).

Namun, setelah itu, pihak dari Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengeluarkan besaran
kenaikan UMP sekitar satu persen atau senilai Rp37.700. Lalu pada 19 Desember 2021, Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah besaran kenaikan UMP menjadi 5,1 persen atau senilai
Rp225.66.

"Waktu itu kita coba putuskan, sesuai dengan PP (peraturan pemerintah). Setelah dilihat
angkanya kecil. Sehingga akhirnya Pemprov, Gubernur mengambil kebijakan untuk memenuhi
rasa keadilan, maka disesuaikan angkanya sehingga ditingkatkan menjadi 5,1 persen," terang
Ariza.

Namun setelah kenaikan UMP direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pihak dari
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merasa keberatan dengan besaran kenaikan UMP bahkan
mengancam akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kalo pengusaha nanti kalo ada keberatan si-lahkan disampaikan, kita bisa duduk, diskusi
dialog," ujarnya.

Setengah Hati
Sementara itu, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai, dengan adanya perubahan kenaikan UMP
DKI Jakarta Tahun 2022, itu menunjukkan, keberpihakan Gubernur Anies Baswedan terhadap
nasib buruh setengah hati.

"Perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Anies menunjukkan, kajian terhadap kenaikan UMP
sangat lemah. Keberpihakan Anies terhadap nasib buruh setengah hati," ujar Ketua Fraksi PDIP
DKI Jakarta, Gembong Warsono, saat dihubungi.

Menurut Gembong, lemahnya kajian kenaikan UMP DKI tak lepas dari peran Tim Gubernur untuk
Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang kurang memberi masukan pada Anies.

"Ini semua tidak terlepas dari peran TGUPP, yang jumlahnya sangat besar, namun masukan dan
kajiannya lemah," ujarnya.

Dengan adanya ancaman dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang akan menyeret
perubahan nilai kenaikan UMP ke PTUN, Anies dinilai gagal menjaga keseimbangan antara pihak
pengusaha dan buruh.

"Kalau itu betul terjadi, maka peran Pemprov menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh
dan pengusaha tidak maksimal," cetusnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen didasari dari oleh rasa keadilan.
Pasalnya, bila Pemprov DKI mengikuti rumusan UMP yang dikeluarkan Kementrian Tenaga Kerja
(Kemenaker) kenaikan di tahun 2022 hanya 0,8 persen, (yono/ta)

47