Page 265 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021
P. 265
Judul Kemnaker: Durasi pekerja PKWT dapat dibuat maksimal lima tahun
Nama Media jabar.antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://jabar.antaranews.com/berita/249378/kemnaker-durasi-pekerja-
pkwt-dapat-dibuat-maksimal-lima-tahun
Jurnalis Zaenal A.
Tanggal 2021-03-10 15:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - S. Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Boleh tidak
diperpanjang lagi? Tidak, jangka waktu ini paling lama lima tahun. Ini adalah akumulasi
neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Mudah-mudahan dengan
pengaturan PKWT yang baru akan ada perbedaan dengan yang lama, bisa menjadikan salah
satu solusi
Ringkasan
Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) S. Junaedah menegaskan
bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan jangka waktu dapat dibuat maksimal
lima tahun dalam aturan perjanjian kerja terbaru. Junaedah menegaskan aturan itu telah
tertuang dalam Pasal 8 Ayat 1 dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja.
KEMNAKER: DURASI PEKERJA PKWT DAPAT DIBUAT MAKSIMAL LIMA TAHUN
Jakarta - Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) S. Junaedah
menegaskan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan jangka waktu dapat
dibuat maksimal lima tahun dalam aturan perjanjian kerja terbaru.
"Boleh tidak diperpanjang lagi? Tidak, jangka waktu ini paling lama lima tahun. Ini adalah
akumulasi," kata Junaedah dalam sosialisasi virtual aturan pemerintah tentang perjanjian kerja,
dipantau dari Jakarta pada Rabu.
Junaedah menegaskan aturan itu telah tertuang dalam Pasal 8 Ayat 1 dari Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja
dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
264
