Page 301 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020

"Datanya sudah 12 juta nomor rekening yang sudah masuk. Kita merencanakan, Pak Presiden
akan menyerahkan secara langsung, meluncurkan program ini Insya Allah tanggal 25 Agustus
ini," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Pemerintah akan memberikan subsidi gaji senilai Rp 600.000 per bulan selama empat bulan atau
total Rp 2,4 juta kepada 15.725.232 pekerja swasta dan pegawai honorer di instansi pemerintah
yang upahnya kurang dari Rp5 juta per bulan.

Bantuan tersebut diberikan kepada pekerja yang sudah terdaftar sebagai peserta program
jaminan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 30 Juni 2020.

Pemerintah resmi mengumumkan program bantuan produktif usaha mikro. Dalam program ini,
pemerintah memberikan bantuan kepada 12 juta pelaku usaha mikro masing-masing sebesar Rp
2,4 juta.

Bantuan ini nantinya menyasar 12 juta pengusaha mikro. Adapun ketentuan bagi calon
penerima, yakni belum pernah mendapatkan bantuan atau tidak sedang menerima pinjaman
dari perbankan.

"Kriteria penerima, dia belum pernah menerima atau sedang menerima pinjaman dari perbankan
akan ditransfer sebesar Rp 2,4 juta sekali transfer," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten
Masduki.

Teten menyebutkan, sebanyak 17 juta pelaku usaha mikro yang bersumber dari koperasi,
kepala-kepala dinas dari berbagai daerah, OJK terutama untuk bank wakaf mikro dan LKM,
Himbara, Kementerian/Lembaga, BUMN (PNM dan Pegadaian), serta BLU.

Data tersebut nantinya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kemenkop UKM bersama dengan
Kementerian Keuangan dan OJK.
"Jadi kami ingin mengajak kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan
modal kerja dan investasi dari perbankan untuk ikut aktif mendaftarkan diri melalui dinas
koperasi terdekat," kata dia.

Wajib pajak yang bergerak pada 1.013 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapat
fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, serta perusahaan di kawasan berikat berhak
mendapatkan tambahan potongan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dari sebelumnya
pengurangan sebesar 30 persen dari jumlah angsuran yang seharusnya terutang menjadi
pengurangan sebesar 50 persen.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 yang berlaku sejak
14 Agustus 2020. Adapun diskon pajak ini berlaku sampai dengan masa pajak Desember 2020.

"PPh-nya sudah diturunkan menjadi 50 persen untuk pembayaran masanya," ujar Sri Mulyani
saat menjadi pembicara utama di Kongres Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) secara virtual,
Sabtu (22/8).

Dia melanjutkan, kenaikan diskon pajak itu bertujuan untuk memberikan keringanan bagi
perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19. Sri Mulyani berharap, stimulus-stimulus yang
telah diberikan pemerintah bisa memulihkan ekonomi di tahun ini.

"Jadi ini semuanya kita juga lakukan di dalam rangka merespons kebutuhan-kebutuhan,
termasuk masing-masing industri yang secara spesifik pasti memiliki kondisi tertentu," jelasnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar bakal
alokasikan sisa anggaran penanganan Covid-19 untuk program padat karya.

300