Page 302 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020

Adapun anggaran yang tersisa sekitar Rp 41 triliun. Menurutnya, program Padat Karya Tunai
Desa (PKTD) dinia efektif untuk menekan laju kemiskinan di desa.
"Setelah BLT sudah tertata semua, kita fokus untuk dana desa yang masih tersedia di desa-desa
sekitar Rp 41 Triliun perkiraannya, kita arahkan semaksimal mungkin untuk PKTD," ujarnya.

Selain untuk rebound ekonomi desa, PKTD juga dilakukan untuk merespon arus migrasi yang
kembali ke desa. Hingga 27 Juli 2020, program PKTD telah menyerap sebanyak 785.845 pekerja
laki-laki dan 54.870 pekerja perempuan.

"Nah upah kerja yang dikeluarkan dalam PKTD ini berdampak pada daya beli dan pengurangan
kemiskinan di perdesaan," ujarnya.

Lebih lanjut, arahan fokus penggunaan dana desa untuk PKTD ini tertuang dalam SE Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 15/2020 tentang Padat Karya
Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Jadi tujuan kita untuk PKTD ini, intinya, adalah untuk meningkatkan daya beli, menguatkan
usaha BUMDes, dan meningkatkan ketahanan ekonomi di desa," pungkas dia.

Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah untuk memutar kembali roda ekonomi, antara lain
dengan melakukan penempatan dana di perbankan. Penempatan yang telah dilakukan
pemerintah adalah Rp 30 triliun di Himpunan Bank Milik Negara, serta Rp 11,5 triliun di Bank
Pembangunan Daerah.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan penyaluran kredit perbankan sudah mulai
membaik seiring dengan adanya penempatan dana pemerintah tersebut. "Dalam konteks
pemulihan, sudah ada penempatan dana pemerintah Rp 30 triliun di Bank Himbara, terasa sekali
minat penarikan kredit baru mulai membaik," ujar Kartika.
Hal ini, menurut dia, dibuktikan dengan adanya penyaluran kredit yang cukup besar dari bank-
bank penerima penempatan dana tersebut. "Setelah adanya penempatan dana Rp 30 triliun di
akhir Juni, ini sebulan kemudian para bank sudah menyalurkan dalam skala yang cukup besar,"
ujar dia.

Pemerintah telah meluncurkan program program penjaminan pemerintah kepada korporasi
padat karya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. "Perbankan telah menandatangani
perjanjian penjaminan terutama untuk sektor padat karya yang merupakan sektor yang banyak
memperkerjakan pekerja," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sesuai dengan PP 43/2019 dan/atau padat karya sesuai PMK 16/2020, fasilitas penjaminan kredit
modal kerja korporasi ditujukan kepada pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha berorientasi
ekspor dan/atau padat karyayang memiliki minimal 300 karyawan.
Besaran tambahan kredit modal kerja yang dijamin bernilai antara Rp 10 miliar sampai dengan
Rp 1 triliun. Dalam skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan sebesar
60 persen dari kredit, namun untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin sampai dengan 80
persen dari kredit.

Selanjutnya, pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 persen
atas kredit modal kerja sampai dengan Rp 300 miliar dan 50 persen untuk pinjaman dengan
plafon Rp 300 miliar sampai Rp 1 triliun. Skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga
akhir 2021 dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan
hingga Rp 100 triliun..

301