Page 347 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020

Pemerintah menganggarkan Rp 37,7 triliun untuk program subsidi gaji pekerja terdampak Covid-
19.
Uang yang diberikan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan, atau tiap pekerja bisa mendapatkan
total Rp 2,4 juta.

Adapun skema pencairan atau transfer dana dilakukan 2 bulan sekaligus sebanyak 2 kali.

Ida Fauziyah menambahkan, karyawan dan pegawai yang menerima bantuan harus tercatat
sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Tercatat, sampai saat ini pemerintah telah mengantongi sekitar 12 juta rekening calon penerima
bantuan subsidi gaji atau upah dari BPJS Ketenagakerjaan .

Lalu bagaimana cara cek nama kita terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan? Cek melalui situs BPJS
Ketenagakerjaan Anda bisa mengecek status kepesertaan BPJamsostek melalui laman resmi
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Login menggunakan alamat e-mail dan password.

Adapun sebagai informasi, berikut ini syarat karyawan swasta penerima program subsidi Rp
600.000 dari pemerintah: - Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk
Kependudukan - Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS
Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan - Peserta yang membayar
iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5.000.000 sesuai upah
yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan - Pekerja/buruh penerima upah - Memiliki
rekening bank yang aktif - Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu
Prakerja - Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan
bulan Juni 2020.
- Bukan karyawan BUMN dan PNS Jika belum memiliki akun BPJS Ketenagakerjaan, siapkan e-
mail aktif, dan nomor Ketenagakerjaan.

Saat melakukan pendaftaran di akun BPJSTKU, silahkan memilih PU (Penerima Upah), BPU
(Bukan Penerima Upah), dan PMI (Pekerja Migran Indonesia).

Kritikan Anggota DPR Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni mengkritisi kebijakan tersebut.
Pasalnya, selama masa pandemi Covid-19, ada pekerja/buruh yang tidak terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan.

Ditambah lagi, upah yang mereka dapatkan tidak penuh.

"Sudah upahnya setengah, tidak diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan, dan sekarang tidak
lagi mendapatkan bantuan upah dari pemerintah. Ibaratnya, sudah jatuh tertimpa tangga," ujar
Obon melalui keterangan tertulis, Jumat (14/8/2020).

Menurut dia, subsidi upah yang hanya menyasar kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan,
membuat pemberian bantuan itu tidak tepat sasaran.

"Pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan adalah buruh yang bekerja di perusahaan yang
sudah relatif baik. Justru mereka yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah
mereka yang bekerja di perusahaan yang sering mengebiri hak-hak buruh," katanya.

Menurut Obon, penyebab buruh tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
disebabkan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan.

346