Page 348 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020

Lebih lanjut kata dia, pemerintah sudah sepatutnya menindak perusahaan "nakal" yang tidak
mengikutsertakan buruhnya dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Apalagi ada sanksi pidana penjara dan denda bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan
buruhnya dalam jaminan sosial tenaga kerja.

"Jangan karena kesalahan pengusaha dan lemahnya penegakan aturan ketenagakerjaan, buruh
yang dihukum dengan tidak mendapat bantuan," katanya menegaskan.

Pemerintah sendiri telah mengumumkan syarat agar para pekerja atau buruh mendapatkan
subsidi upah tersebut, antara lain: a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK); b. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang
masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan; c.
Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah
Rp 5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan; d. Pekerja/buruh
penerima upah; e. Memiliki rekening bank yang aktif; f. Tidak termasuk dalam peserta penerima
manfaat program Kartu Prakerja; dan g. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020.

Syarat terkini, pemerintah masih menoleransi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menunggak
iuran tetap akan mendapatkan subsidi upah.
51 Ribu Rekening BLT di BPJS Ketenagakerjaan Bermasalah, Cek Datamu di
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id dan telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul 51.859
Rekening BLT Karyawan Bermasalah, Salah Nomor & Nama, Cek di
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id dan juga telah terbit di TRIBUNJAMBI.COM berjudul KABAR
BURUK! 51.859 Rekening BLT Karyawan Bermasalah Pada Nomor dan Nama, Cek di Link Situs
Ini.

347