Page 144 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 144
TOLAK BAHAS ATURAN TURUNAN UU CIPTAKER, INI LANGKAH PENOLAKAN BURUH
KAUM buruh menegaskan akan melaksanakan 4 langkah terbaru sebagai bentuk penolakan
pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, pihaknya tidak
akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja.
"Pertama, akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di
daerah maupun aksi secara nasional," ungkap Said di Jakarta, Kamis (15/10).
Sikap tersebut menurut Said sejalan dengan komitment kaum buruh, yang hingga saat ini
menolak omnibus law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Aksi kedua,
mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil. Ketiga, meminta
legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke Pemerintah.
"Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law
UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh," ujarnya.
Bahkan Said melanjutkan, aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar dan
bergelombang. Serikat buruh menduga pemerintah hanya memanfaatkan status buruh sebagai
stempel dan alat legitimasi pengesahan UU Ciptaker. "Menyinggung sikap DPR yang sempat
menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam pembahasan, tetapi terkesan seperti sedang kejar
setoran, buruh meraasa dikhianati," ungkapnya.
Said menjelaskan, sebelumnya buruh sempat menyerahkan naskah sandingan usulan para
buruh. Namun, masukan dari para buruh banyak yang tidak terakomodir. "Tidak benar apa yang
dikatakan DPR RI bahwa 80% usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja," paparnya.
(OL-7).
143
