Page 147 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 147

Judul               Menaker Ida Fauziyah: UU Cipta Kerja tidak ompong sanksi
                Nama Media          jateng.antaranews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://jateng.antaranews.com/berita/342961/menaker-ida-fauziyah-
                                    uu-cipta-kerja-tidak-ompong-sanksi
                Jurnalis            Prisca Triferna Violleta
                Tanggal             2020-10-15 17:26:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Ida Fauziyah (Menaker) Ini misleading lagi. Sanksi tetap ada, kita adopsi dari UU lama,
              baik sanksi pidana maupun administratif. UU ini bergigi kuat, tidak ompong

              negative - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi tuduhan bahwa kita mengendap-endap itu tidak benar

              neutral  -  Ida  Fauziyah  (Menaker)  Sehingga  saat  ada  lowongan  kerja,  sudah  punya  sertifikat
              kompetensi. Bisa nego gaji lebih tinggi



              Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
              tetap memiliki kekuatan atau tidak ompong sanksi meski pasal-pasal dari UU No 13 Tahun 2003
              tentang Ketenagakerjaan telah dihapus.



              MENAKER IDA FAUZIYAH: UU CIPTA KERJA TIDAK OMPONG SANKSI

              Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Undang-Undang (UU)
              Cipta Kerja tetap memiliki kekuatan atau tidak ompong sanksi meski pasal-pasal dari UU No 13
              Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dihapus.

              "Ini misleading lagi. Sanksi tetap ada, kita adopsi dari UU lama, baik sanksi pidana maupun
              administratif. UU ini bergigi kuat, tidak ompong," ujar Menaker Ida dalam dialog virtual dengan
              pekerja dan manajemen Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi, menurut keterangan
              resmi diterima di Jakarta pada Kamis.

              Dalam  dialog  untuk  menyosialisasikan  UU  Cipta  Kerja  itu,  Ida  menegaskan  bahwa  proses
              pembahasan UU itu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilakukan dengan terbuka dalam bentuk
              siaran langsung baik di kanal TV Parlemen maupun situs berbagi video YouTube.




                                                           146
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152