Page 171 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 171
BIKIN NYAMAN PEKERJA, AIRLANGGA: SEMUA FOKUS PADA PRODUKTIFITAS
TANPA PIKIRKAN PHK
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Net
Selama ini belum pernah ada jaminan terhadap tenaga kerja yang mengalami pemutusan
hubungan kerja (PHK). Namun pemerintah kini memastikan narasi tersebut ada dan dituangkan
dalam Undang Undang Cipta Kerja.
Berita terkait GSPPPI Ajak Kaum Pekerja Sadar, UU Ciptaker Justru Memberi Keuntungan Lewat
UU Ciptaker, Pemerintah Punya Program Bantuan Pesangon Menko Airlangga: UU Cipta Kerja
Berikan Pelatihan Dan Bansos Untuk Pekerja Korban PHK
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, jaminan tersebut diberikan supaya
pekerja dapat produktif tanpa dihantui pemberhentian kerja tiba-tiba.
"Pekerja harus memikirkan produktivitas, jangan memikirkan PHK, itu tidak tepat. Jadi selama
perusahaan ini positif membawa keuntungan, pekerja juga akan lebih berpikir mengenai upah,
baik upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota," ujar Airlangga dalam
keterangannya, Kamis (15/10).
Dikatakan Airlangga, UU Cipta Kerja juga sudah diatur bonus yang diterima buruh berbasis
kinerja mereka. Bahkan jumlah maksimal jam lembur yang ditambah dari tiga jam menjadi empat
jam per hari. Ini tentunya menjadikan buruh lebih produktif.
Menurutnya, yang juga dipercaya sebagai ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), saat
ini asumsi-asumsi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana bekerja dulu.
"PHK itu adalah langkah terakhir. Buruh tidak suka PHK, dan pengusaha juga tidak suka PHK.
Karena PHK terjadi kalau perusahaan itu rugi atau bangkrut," katanya.
Ditegaskan oleh Airlangga, dengan UU Cipta Kerja pemerintah hadir lewat JKP (Jaminan
Kehilangan Pekerjaan). Apabila terjadi PHK, pemerintah akan membantu dalam bentuk
pelatihan-pelatihan.
Bahkan pekerja yang terkena PHK setelah mengikuti pelatihan, menurut Airlangga bisa diberikan
akses untuk mencari pekerjaan lain. Apabila belum mendapatkan pekerjaan, akan mendapatkan
bantuan gaji selama enam bulan yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Formatnya adalah
asuransi.
"Ini yang belum pernah terjadi. Sebelumnya hanya ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan
kerja, dan jaminan hari tua," tegasnya.
GSPPPI Ajak Kaum Pekerja Sadar, UU Ciptaker Justru Memberi Keuntungan Ketua Umum Partai
Golkar ini menambahkan, dengan UU Cipta Kerja diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia
ke depan terus membaik.
"Kalau pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 5-5,5 persen maka 2,5 juta masyarakat bisa
memperoleh lapangan kerja," demikian Airlangga.
EDITOR: AHMAD KIFLAN WAKIK Tag: AIRLANGGA HARTARTO BURUH UU CIPTA KERJA.
170
