Page 175 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 175
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan kepada
perwakilan buruh dari Jawa Timur pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mengubah
Undang-Undang Cipta Kerja melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika memang UU
tersebut dinilai merugikan para buruh.
UU CIPTA KERJA DITOLAK MASYARAKAT, MAHFUD MD TEGASKAN TIDAK TUTUP
KEMUNGKINAN UBAH UU INI LEWAT MK
TRIBUN-COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD
menyampaikan kepada perwakilan buruh dari Jawa Timur pemerintah tidak menutup
kemungkinan untuk mengubah Undang-Undang Cipta Kerja melalui uji materi ke Mahkamah
Konstitusi (MK) jika memang UU tersebut dinilai merugikan para buruh.
Mahfud pun mengatakan pemerintah masih terbuka dan mengajak para perwakilan buruh
tersebut persoalan terkait UU Cipta Kerja secara baik-baik.
Hal itu disampaikannya usai menemui 25 perwakilan buruh se-Jawa Timur bersama Gubernur
Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Rabu
(14/10/2020).
"Bahkan kita juga tidak menutup kemungkinan mengubah Undang-Undang melalui uji materi di
MK kalau memang itu merugikan hak konstitusional buruh. Semua masih terbuka, mari kita
selesaikan secara baik-baik," kata Mahfud dalam video yang diterima dari Tim Humas Kemenko
Polhukam pada Rabu (14/10/2020).
Ia menyampaikan ada tiga hal yang didiskusikan dalam pertemuan dengan perwakilan buruh
dan Khofidah tersebut yakni aspirasi para buruh, penjelasan terkait hoaks, dan usul dari para
buruh.
"Semua ini kita salurkan ke pemerintah. Ada yang bisa disalurkan melalui peraturan perundang-
undangan, kebijakan presiden, Perkada dan sebagainya," kata Mahfud.
Sementara itu, Khofifah mengatakan ia diminta oleh para buruh meneruskan aspirasi mereka
melalui surat kepada Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Selain itu kedatangannya merupakan permintaan dari perwakilan para buruh yang ingin
mendapatkan informasi langsung dari pimpinan di pemerinrah pusat mengenai konstruksi hukum
UU Cipta Kerja.
"Ada delapan yang tadi sudah menyampaikan pikiran rekomendasi dan usulannya dan Pak
Mahfud sudah merespon secara komprehensif ada yang harus diteruskan ke Menteri Keuangan
seperti untuk kepentingan buruh linting," kata Khofifah.
Selaim itu menurut Khofifah, aspirasi mereka juga ada yang terkait dengan PP dan beberapa hal
terkait dengan Menaker Ida Fauziyah.
"Karena ada beberapa PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang ternyata sekarang sudah
memberikan kesejahteraan lebih baik dan itu insya Allah akan diteruskan oleh Pak Mahfud
Menkopolhukam kepada instansi yang secara teknis membidangi itu," kata Khofifah.
Sementara itu Ketua DPD KSPSI Jawa Timur Achmad Fauzi meminta Mahfud untuk meneruskan
aspirasi mereka di antaranya yang paling fundamental adalah sisi UMSK, UMK, serta Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) antara para buruh dan perusahaan.
174
