Page 179 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 179
Judul Ketentuan Pidana dan Denda Mogok Kerja Dihapus di UU Cipta Kerja
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/197276/12/ketentuan-pidana-
dan-denda-mogok-kerja-dihapus-di-uu-cipta-kerja-1602749419
Jurnalis Kiswondari
Tanggal 2020-10-15 15:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Terdapat sejumlah perubahan ketentuan pasal dalam klaster ketenagakerjaan Undang-Undang
Omnibus Law tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) antara naskah setebal 905 halaman yang
disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, 5 Oktober lalu dan naskah setebal 812 halaman yang
diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (14/10/2020) kemarin.
Hal ini diketahui dari pengamatan SINDOnews terhadap kedua naskah tersebut yang didapat
dari pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan dikonfirmasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR,
Bab IV: Ketenagakerjaan.
KETENTUAN PIDANA DAN DENDA MOGOK KERJA DIHAPUS DI UU CIPTA KERJA
Terdapat sejumlah perubahan ketentuan pasal dalam klaster ketenagakerjaan Undang-Undang
Omnibus Law tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) antara naskah setebal 905 halaman yang
disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, 5 Oktober lalu dan naskah setebal 812 halaman yang
diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (14/10/2020) kemarin.
Hal ini diketahui dari pengamatan SINDOnews terhadap kedua naskah tersebut yang didapat
dari pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan dikonfirmasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR,
Bab IV: Ketenagakerjaan.
Ada satu perubahan yang menggembirakan yakni penghapusan ketentuan pidana dan denda
bagi pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja yang diatur dalam
Pasal 81 UU Ciptaker, yang mengubah Pasal 186 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ketentuan itu masih diatur dalam naskah UU Cipta Kerja yang disahkan di Rapat Paripurna DPR.
(10 Perubahan Klaster Ketenagakerjaan dalam Naskah yang Disahkan dan Dikirim ke Presiden)
Pasal 186 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(2) atau ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, atau Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana
penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat
ratus juta rupiah).
178
