Page 177 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 177
Judul Menurut Pakar, Penyusunan RUU Cipta Kerja Tak Cukup dalam 9 Bulan
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/15274481/menurut-
pakar-penyusunan-ruu-cipta-kerja-tak-cukup-dalam-9-bulan
Jurnalis Ardito Ramadhan
Tanggal 2020-10-15 15:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Bivitri Susanti (Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia) RUU
penghapusan kekerasan seksual itu 4 tahun dibahasnya kemudian sekarang dikeluarkan pula
dari prioritas tahunan tahun ini. Ini (RUU Cipta Kerja) 9 bulan mau diklaim sudah partisipatif
sekali, tunggu dulu
negative - Bivitri Susanti (Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia) Pembuat
maupun perumus undang-undang kalau hanya di balik meja, tidak berbicara dengan orang yang
terkena dampak, akan luput untuk melihat potensi dampak yang bisa ditimbulkan secara riil di
lapangan oleh sebuah undang-undang
negative - Bivitri Susanti (Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia) Dengan
segala kebingungan, kegamangan karena kebaruannya dan kegemukan dari satu RUU ini, tidak
sepatutnya dibahas sangat terburu-terburu apalagi dalam situasi pandemi ini
Ringkasan
Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti
berpendapat, penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak cukup diselesaikan
dalam 9 bulan. Ia membandingkan penyusunan RUU Cipta Kerja dengan RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual (PKS). RUU PKS belum juga tuntas kendati telah dibahas selama 4 tahun,
bahkan ditarik dari program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.
MENURUT PAKAR, PENYUSUNAN RUU CIPTA KERJA TAK CUKUP DALAM 9 BULAN
Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti
berpendapat, penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak cukup diselesaikan
dalam 9 bulan. Ia membandingkan penyusunan RUU Cipta Kerja dengan RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual (PKS). RUU PKS belum juga tuntas kendati telah dibahas selama 4 tahun,
bahkan ditarik dari program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.
176
