Page 173 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 173
Kalau pemerintah kejar tayang lagi dalam membuat aturan turunannya, lanjut Said Iqbal, ada
dugaan serikat buruh hanya digunakan sebagai stempel atau alat legitimasi saja.
Menyinggung sikap DPR yang sempat menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam pembahasan,
tetapi terkesan seperti sedang kejar setoran, Said Iqbal mengatakan bahwa buruh merasa
dikhianati.
"Padahal kami sudah menyerahkan draft sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami
sampaikan banyak yang tidak terakomodir" ujarnya. Ditambahkan, tidak benar apa yang
dikatakan DPR RI bahwa 80% usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja.
Ada 4 langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU Cipta Kerja. Pertama, akan
mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di daerah maupun
aksi secara nasional. Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji
materiil. Ketiga, meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke Pemerintah.
Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law
UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh. (mus).
172
