Page 178 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 178
"RUU penghapusan kekerasan seksual itu 4 tahun dibahasnya kemudian sekarang dikeluarkan
pula dari prioritas tahunan tahun ini. Ini (RUU Cipta Kerja) 9 bulan mau diklaim sudah partisipatif
sekali, tunggu dulu," kata Bivitri dalam acara diskusi bertajuk UU Cipta Kerja vs Pemberantasan
Korupsi, Kamis (15/10/2020).
Pasalnya, penyusunan RUU Cipta Kerja perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan karena
banyaknya ketentuan undang-undang yang diubah.
Sebagai contoh, RUU Cipta Kerja mengubah ketentuan dalam 79 undang-undang yang
mencakup isu-isu ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga kemudahan berusaha.
Oleh karena itu, Bivitri mengatakan, seharusnya Pemerintah dan DPR tidak hanya mengundang
kelompok buruh dalam pembahasan, melainkan juga kelompok lain yang terdampak seperti
nelayan dan masyarakat adat.
"Pembuat maupun perumus undang-undang kalau hanya di balik meja, tidak berbicara dengan
orang yang terkena dampak, akan luput untuk melihat potensi dampak yang bisa ditimbulkan
secara riil di lapangan oleh sebuah undang-undang," ujar Bivitri.
Menurut Bivitri, hal tersebut semestinya dapat menjadi pertimbangan DPR agar tidak terburu-
buru mengesahkan RUU Cipta Kerja yang ramai ditolak publik melalui aksi unjuk rasa di sejumlah
daerah.
"Dengan segala kebingungan, kegamangan karena kebaruannya dan kegemukan dari satu RUU
ini, tidak sepatutnya dibahas sangat terburu-terburu apalagi dalam situasi pandemi ini," kata
Bivitri.
177
