Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020

REALISASI BANTUAN SUBSIDI UPAH CAPAI 93,94 PERSEN

Pemerintah terus berkomitmen mendorong pemulihan ekonomi nasional yang terdampak
pandemi COVID-19. Salah satu upaya yang ditempuh adalah pemberian Bantuan Subsidi Upah
(BSU) kepada pekerja atau buruh. Program ini diharapkan mampu menyokong perekonomian
pekerja sehingga meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga sekaligus menggerakkan
roda perekonomian nasional.

"Berdasarkan data per 14 Desember 2020, realisasi BSU telah menyentuh Rp 27,96 triliun atau
93,94 persen dari pagu sebesar Rp 29,85 triliun. Rinciannya, penyaluran BSU pada termin
pertama mencapai Rp 14,71 triliun. Angka ini berhasil menyentuh 12,26 juta pekerja atau 98,86
persen dari target pemerintah yakni 12,4 juta pekerja.

Kemudian pada termin kedua realisasinya mencapai Rp 13,2 triliun untuk 11,04 juta pekerja atau
89 persen dari target. Angka realisasi pada termin kedua memang belum sempurna, mengingat
periode penyalurannya masih berlangsung sampai akhir Desember 2020," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Keterangan Pers yang digelar oleh Komite Penanganan
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) ditulis Kamis (17/12/2020).

Bantuan yang sudah direalisasikan sejak September 2020 ini diberikan kepada pekerja yang
memenuhi sejumlah syarat, yaitu berkewarganegaraan Indonesia (WNI), terdaftar sebagai
peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan (TK) sampai Juni 2020, pekerja penerima upah, dan gaji
yang dilaporkan di bawah Rp 5 juta per bulan.

Total bantuan yang diberikan kepada setiap pekerja yang masuk kriteria sebesar Rp 2,4 juta.
Angka ini diberikan bertahap dalam dua termin, masing-masing sebesar Rp 1,2 juta. Termin
pertama dilakukan pada Agustus-Oktober 2020 dan termin kedua pada November-Desember
2020.

Tercatat beberapa tantangan dalam melakukan realisasi BSU. Pada realiasi termin pertama
memang ditemukan sejumlah rekening bermasalah. Hal ini terungkap dari laporan bank-bank
penyalur.

"Kenapa tidak bisa 100 persen terealisasi, karena laporan bank penyalur mengatakan terdapat
data rekening yang bermasalah dan tidak dapat ditransfer sehingga mengakibatkan retur. Atas
adanya rekening retur tersebut, kami tidak diam. Kami kembalikan kepada BP Jamsostek untuk
diperbaiki," ujar Menaker.

BP Jamsostek mencatat ada 154.887 rekening bermasalah yang membuat BSU tidak bisa
ditransfer. Proses perbaikan data lantas dilakukan oleh BP Jamsostek yang berkoordinasi dengan
kantor cabang di daerah, bank penyalur, pemberi kerja, bahkan sampai berkomunikasi dengan
nama-nama penerima bantuan.

Hasilnya, sebanyak 87.963 rekening berhasil dipulihkan dan telah diserahkan ke Kemnaker.
Namun, masih ada 66.924 rekening yang masih dalam proses perbaikan sampai saat ini.

"Kami terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap data-data penerima BSU yang
masih bermasalah. Sekaligus memastikan, seluruh tim di daerah bekerja 24 jam nonstop untuk
memulihkan sedikitnya 60.000 rekening penerima bantuan yang sampai saat ini masih belum
bisa dilakukan transfer," kata Direktur Utama BP Jamsostek, Agus Susanto.

67