Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020

"Sejak awal dilantik di istana, saya diberi pesan oleh Presiden Joko Widodo, lindungi PMI dari
ujung rambut sampai ujung kaki," ujarnya saat ditemui di Graha Insan Cita Depok, Jawa Barat,
Selasa, 22 Desember 2020.

Menurutnya, banyak sindikat yang mengiming-imingi pekerja migran. Akibatnya, pekerja migran
ini masih banyak mendapat pemotongan berbagai macam dari penghasilan yang didapatkannya.

"Mereka adalah pemilik modal, pemilik kapital yang berkelompok dengan oknum-oknum di kursi
kekuasaan. Mereka yang hari ini mengenakan atribut-atribut kekuasaan tapi sesungguhnya
mereka adalah pengkhianat republik, " katanya.

Langkah serius perang terhadap sindikat ini sebuah keniscayaan. Maka dari itu, Benny
membentuk satuan tugas (Satgas) untuk memberantas praktik pengiriman pekerja migran
secara ilegal. Alhasil, selama delapan bulan di bawah kepemimpinan Benny, BP2MI berhasil
menggagalkan 528 pekerja migran yang akan diberangkatkan secara ilegal.

Kepala BP2MI juga membebaskan Biaya Penempatan Pekerja Migran yang dianggap sangat
memberatkan. Sebagaimana dimandatkan dalam UU No. 18/2017, terutama Pasal 30, BP2MI
telah menerbitkan Peraturan BP2MI yang progresif dan revolusioner melalui pembebasan biaya
penempatan melalui Peraturan BP2MI No. 09/2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan
Pekerja Migran Indonesia.
"Salah satu masalah yang menjerat PMI bahkan keluarganya adalah jerat utang yang sangat
berat yang pada akhirnya mengubur cita-cita saudara-saudara kita untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi keluarga mereka," ujarnya.

Benny menambahkan, peraturan yang akan berlaku pada Januari 2021 tersebut menyatakan
PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan berupa tiket keberangkatan, tiket pulang, visa kerja,
legalisasi perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan,
penggantian paspor, surat keterangan catatan kepolisian, jaminan sosial PMI, pemeriksaan
kesehatan dan psikologi di dalam negeri pada 10 jenis pekerja yang terkategorikan sebagai
pekerja informal dan pekerja domestik yang rentan.

Sejauh ini PMI yang tercatat dalam sistem komputerisasi BP2MI berjumlah 3,7 juta orang dan
menyumbangkan Rp 158 triliun bagi devisa negara. Namun sayangnya, data PMI saat ini belum
padu antar Kementerian/Lembaga sehingga BP2MI bertekad mewujudkan big single data PMI.

Atas dasar kontribusinya yang besar itu, tepat di peringatan Hari Pekerja Migran Internasional
18 Desember, Presiden memberi kado istimewa dengan meresmikan fasilitas VVIP khusus bagi
Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

Ada empat fasilitas yang diresmikan dan menyusul di bandara-bandara lainnya yang menjadi
kantong PMI. Pertama, jalur cepat keimigrasian yang memberikan kelancaran pelayanan
kepulangan dan keberangkatan bagi PMI. Kedua, lounge PMI berupa ruang tunggu yang nyaman
bagi PMI yang akan berangkat atau datang dari luar negeri.

Ketiga, helpdesk atau pos pelayanan dan pengaduan bagi PMI yang memberikan fasilitas
informasi, advokasi, pendataan, dan pemulangan bagi PMI-bermasalah. Keempat, Gerai PMI
untuk pemasaran produk usaha purna PMI. "Semua fasilitas VVIP diberikan untuk memberikan
rasa hormat negara kepada pejuang keluarga yang telah rela berkorban demi kesejahteraannya
dan keluarga," ujar Benny.

180