Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 94
dilayangkan menyikapi keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang tidak
menaikkan upah minimum 2021.
Dia menjelaskan bahwa intinya kaum buruh tetap meminta adanya kenaikan upah minimum
pada tahun depan.
"Kami akan mengirim surat secara resmi kepada Pak Presiden Jokowi dan juga kepada Ibu
Menaker dengan argumentasi yang kami sudah siapkan. Intinya kami meminta tetap ada
kenaikan upah di 2021," kata dia saat dihubungi detikcom, Senin 27 Oktober 2020.
Lewat surat tersebut, pihaknya akan menyampaikan argumen-argumen yang menjadi landasan
mengenai kenaikan upah di 2021.
"Ini dengan argumentasi dan segala macam alasan sudah kami siapkan untuk nanti disampaikan
ke Pak Presiden Jokowi dan juga Bu Menaker," sebutnya.
Di sisi lain, Aspek Indonesia juga akan mengikuti arahan dari Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) terkait aksi penolakan terhadap keputusan upah minimum tak naik tahun
depan.
"Jadi, satu, kita ikut instruksi organisasi KSPI (soal UMP ) karena memang berafiliasi dengan
KSPI. Yang kedua kami mengirimkan surat secara resmi kepada Pak Presiden Jokowi dan juga
Ibu Menaker," tambahnya.
2. Pengusaha Minta Buruh Realistis Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengupahan Nasional (DPN)
Apindo Adi Mahfudz menjelaskan yang dilakukan pemerintah adalah keputusan yang tepat dan
bijak. Sebab di tengah kondisi ekonomi saat ini akibat pandemi COVID-19 membutuhkan waktu
untuk memulihkan ekonomi 3-5 tahun ke depan.
"Kita harus realistis menyikapi dan tentu saja mengedepankan kepentingan yang lebih besar
yaitu kesinambungan usaha dan pekerja/buruh," kata dia kepada detikcom, Selasa 27 Oktober
2020.
Dia menjelaskan jika upah 2021 dipaksakan naik maka akan menyebabkan gelombang PHK dan
semakin banyak pekerja yang dirumahkan.
"Jika hal tersebut tidak dilakukan, gelombang phk atau dirumahkan serta bekerja paruh waktu
bisa terjadi, hal inilah sebisa mungkin yang kami sebagai pengusaha dihindari dan sebisa
mungkin tidak melakukan phk dan seterusnya," sebutnya.
Lanjut dia, kemampuan perusahaan untuk memberi upah yang layak saat ini sangat terganggu
lantaran pertumbuhan ekonomi dan inflasi masih negatif.
Namun dia menjelaskan ruang dialog antara perusahaan dan pekerja tetap terbuka dalam
penetapan upah, terutama bagi perusahaan yang tidak terdampak pandemi COVID-19.
"Yang perlu diingat bahwa kami memberi ruang dialog bipartit antara pengusaha dan pekerja
untuk memberi solusi dimaksud, bahkan kami juga merekomendasikan bahwa jika pengusaha
yang tidak terdampak COVID-19 sepenuhnya kita serahkan ke bipartit hal kemungkinan
penyesuaian upah," tambahnya.
3. 6 Gubernur Tetap Naikkan UMP Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan ada 6 provinsi yang
menaikkan UMP tahun depan dari sebelumnya yang terpublikasi hanya 5 provinsi. Satu provinsi
tambahan adalah Bengkulu. Namun Ida tak menyebutkan berapa kenaikan UMP di sana.
93
