Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020

Judul Pro-kontra UMP 2021 Tak Naik
Nama Media detik.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5312306/pro-kontra-
ump-2021-tak-naik
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2020-12-28 17:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penetapan upah minimum tahun 2021
mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada gubernur untuk (1) melakukan
penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun
2020

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehubungan dengan hal tersebut di atas,
diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada
Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara

negative - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia)) Kami
akan mengirim surat secara resmi kepada Pak Presiden Jokowi dan juga kepada Ibu Menaker
dengan argumentasi yang kami sudah siapkan. Intinya kami meminta tetap ada kenaikan upah
di 2021

neutral - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia)) Ini
dengan argumentasi dan segala macam alasan sudah kami siapkan untuk nanti disampaikan ke
Pak Presiden Jokowi dan juga Bu Menaker

neutral - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia)) Jadi,
satu, kita ikut instruksi organisasi KSPI (soal UMP ) karena memang berafiliasi dengan KSPI.
Yang kedua kami mengirimkan surat secara resmi kepada Pak Presiden Jokowi dan juga Ibu
Menaker

positive - Adi Mahfudz (Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengupahan Nasional (DPN) Apindo)
Kita harus realistis menyikapi dan tentu saja mengedepankan kepentingan yang lebih besar yaitu
kesinambungan usaha dan pekerja/buruh

negative - Adi Mahfudz (Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengupahan Nasional (DPN) Apindo)
Jika hal tersebut tidak dilakukan, gelombang phk atau dirumahkan serta bekerja paruh waktu
bisa terjadi, hal inilah sebisa mungkin yang kami sebagai pengusaha dihindari dan sebisa
mungkin tidak melakukan phk dan seterusnya

91