Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 93
positive - Adi Mahfudz (Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengupahan Nasional (DPN) Apindo)
Yang perlu diingat bahwa kami memberi ruang dialog bipartit antara pengusaha dan pekerja
untuk memberi solusi dimaksud, bahkan kami juga merekomendasikan bahwa jika pengusaha
yang tidak terdampak COVID-19 sepenuhnya kita serahkan ke bipartit hal kemungkinan
penyesuaian upah
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ada 6 provinsi yang menetapkan upah
minimum tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2020 yaitu provinsi Jawa Tengah, DIY, Sulsel, Jatim,
DKI Jakarta dan Bengkulu
Ringkasan
Hal tak biasa terjadi di tahun ini terkait penetapan upah minimum provinsi ( UMP ). Sebab,
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menginstruksikan agar gubernur tidak
menaikkan upah minimum 2021.
Penyebabnya tak lain tak bukan adalah pandemi virus Corona (COVID-19) yang dinilai membuat
dunia usaha kesulitan untuk menaikkan upah. Akhirnya ditetapkan lah UMP 2021 sama dengan
UMP 2020.
PRO-KONTRA UMP 2021 TAK NAIK
Hal tak biasa terjadi di tahun ini terkait penetapan upah minimum provinsi ( UMP ). Sebab,
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menginstruksikan agar gubernur tidak
menaikkan upah minimum 2021.
Penyebabnya tak lain tak bukan adalah pandemi virus Corona (COVID-19) yang dinilai membuat
dunia usaha kesulitan untuk menaikkan upah. Akhirnya ditetapkan lah UMP 2021 sama dengan
UMP 2020.
Hal itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-
19).
"Penetapan upah minimum tahun 2021 mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia
pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada
gubernur untuk (1) melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama
dengan nilai upah minimum tahun 2020," kata Ida melalui SE tersebut dikutip Selasa 27 Oktober
2020.
Poin 2 SE tersebut berisi permintaan agar gubernur melaksanakan penetapan upah minimum
setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin 3 menetapkan dan
mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.
"Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti dan
menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di
wilayah Saudara," tambah Menaker.
Hal itu pun langsung menuai kecaman dari serikat pekerja. Cek Kaleidoskop 2020 soal UMP yang
dirangkum detikcom .
1. Buruh Menolak Keras Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) Mirah
Sumirat mengatakan pihaknya menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut akan
92
