Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 105
Siregar menilai bahwa BP Jamsostek harus mampu mengelola dana jaminan sosial dengan baik
seiring dengan pertambahan 'beban' yang akan mereka tanggung melalui program JKP.
Hal tersebut menjadi penting karena salah satu proses yang akan dilakukan adalah realokasi
dana yang sudah ada. Menurut Timboel, pelaporan strategi investasi dan pengawasannya oleh
OJK menjadi krusial. Untungnya, penyusunan rancangan Surat Edaran OJK tentang BPJS menjadi
angin segar bagi
nasib pengelolaan jaminan sosial. Aturan itu akan membuat pengawasan otoritas kepada dua
BPJS menjadi semakin kuat sehingga diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan dana yang
lebih baik.
Dia menilai OJK harus menjadi jembatan publik dalam mengawasi dan menyampaikan kondisi
BPJS. Penyampaian kinerja oleh OJK diharapkan dapat membuat publik selaku 'pemegang
saham' BPJS dapat menilai kinerja badan tersebut sehingga publik bisa menuntut kinerja yang
baik, salah satunya terkait manfaat dari imbal hasil investasi.
Lalu, masihkah ada sandaran yang cukup kuat bagi para pekerja pada masa UU Cipta Kerja? Kita
tunggu saja peraturan yang lebih detail, juga pengelolaan jaminan sosial yang lebih
Pascalahirnya UU Cipta Kerja, spekulasi tentang kelanjutan program jaminan sosial muncul.
Terutama, terkait dengan nasib manfaat bagi para pekerja setelah bobot pesangon yang
diberikan pemberi kerja diturunkan. Berikut potret asuransi sosial dan jumlah kepesertaannya.
104
