Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 104
Terlepas dari bagaimana sudut pandang negara memperlakukan kaum pekerja melalui beleid
yang dipercaya bisa menciptakan tenaga kerja, tepat seperti namanya, jaminan sosial menjadi
tulang punggung bagi para pekerja yang harus menggenjot produktivitas.
Sebagai pengganti tereduksinya bobot pesangon yang diberikan oleh pemberi kerja, negara
menciptakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Dari program ini, pemerintah akan memberikan insentif uang tunai, pelatihan kerja, dan akses
ke pasar tenaga kerja bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Manfaat
tunai diberikan secara berkala dengan tujuan agar pekerja memiliki bantalan saat mencari
sumber penghasilan baru.
Ketenagakerjaan akan turut menanggung pembayaran pesangon pekerja yang menerima PHK.
Badan tersebut akan membayarkan pesangon sebesar enaMKali upah pekerja, sedangkan 19 kali
upah lainnya dibayarkan pemberi kerja.
Bobot pesangon yang diatur dalam omnibus law senilai 25 kali upah itu menurun dibandingkan
dengan ketentuan sebelumnya. Dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja akan
mendapatkan pesangon senilai 33 kali upah.
Adapun, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan bahwa pemerintah akan meng-
gelontorkan dana Rp6 triliun untuk pelaksanaan program JKP pada tahap awal. Dana dari APBN
itu menjadi alasan pekerja tidak dikenakan iuran tambahan untuk program JKP.
Program JKP itu akan menambah daftar program yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.
Seperti diketahui, saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki empat program.
Kendati harus melahirkan program baru, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS
Ketenagakerjaan memastikan bahwa para peserta tak akan dibebani tambahan iuran untuk
program JKP.
Kebutuhan dana program itu akan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN) dan BP Jamsostek akan melakukan rekompo-sisi dana jaminan sosial yang pada tahun
buku 2019 tercatat Rp428,31 triliun.
"Atau, bisa juga menggunakan dana operasional BP Jamsostek [senilai Rp 15,84 triliun pada
2019]," ujar Utoh kepada Bisnis, Rabu (14/10).
Dia menjabarkan teknis pelaksanaan program JKP dan manfaatnya masih dalam proses
pembahasan oleh pemerintah. Hal itu termasuk soal pesangon dan uang penghargaan yang akan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).
"Penyusunan regulasi terkait hal ini akan selalu memperhatikan ketahanan dana dan
keberlangsungan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan tidak mengurangi manfaat bagi
para peserta," katanya.
Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Agustus 2020, premi bruto asuransi sosial terus
naik dari posisi terendahnya pada Januari 2020. Menariknya, tak hanya premi bruto yang naik,
tetapi juga klaim bruto yang juga naik.
Di sisi lain, jumlah peserta justru menurun sebagai imbas PHK akibat perusahaan yang tak
mampu bertahan di tengah pandemi. [Lihat infogmfik)
menggunakan dana operasional BP Jamsostek [senilai Rp15,84 triliun pada 2019].
103
