Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 267
Judul Hari Ini UU Cipta Kerja Diserahkan ke Presiden, Total Ada 812 Halaman
Nama Media jawapos. com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www. jawapos. com/nasional/politik/14/10/2020/hari-ini-uu-
cipta-kerja-diserahkan-ke-presiden-total-ada-812-halaman/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-14 12:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17. 500. 000
News Value Rp 52. 500. 000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) 'Proses di baleg menggunakan kertas biasa,
sementara setelah tingkat dua (paripurna) pengetikannya di kesekjenan (DPR) menggunakan
legal paper yang sudah menjadi ketentuan di UU,'
neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) 'Proses di baleg menggunakan kertas biasa,
sementara setelah tingkat dua (paripurna) pengetikannya di kesekjenan (DPR) menggunakan
legal paper yang sudah menjadi ketentuan di UU,'
neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) 'Kami menjamin tidak ada selundupan pasal karena
itu merupakan tindak pidana
neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Sehingga tenggat untuk penyampaian UU Ciptaker
akan jatuh pada 14 Oktober. Besok (hari ini, Red) akan dikiriMKe presiden. Maka, secara resmi
UU ini menjadi milik publik,
neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Sehingga tenggat untuk penyampaian UU Ciptaker
akan jatuh pada 14 Oktober. Besok (hari ini, Red) akan dikiriMKe presiden. Maka, secara resmi
UU ini menjadi milik publik,
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg) Itu kami kembalikan karena memang keputusan
panja
Ringkasan
- Pimpinan DPR akhirnya memastikan jumlah halaman UU Cipta Kerja yang disahkan Senin lalu
(5/10). Mereka memastikan bahwa jumlah halamannya kini menjadi 812. Bukan 905, 1. 052,
atau 1. 035 seperti kabar yang muncul sebelumnya. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
menegaskan bahwa jumlah itu dipastikan bukan karena ada pengurangan atau penyelundupan
pasal. Melainkan terkait dengan masalah teknis. Azis menyebutkan, sesuai dengan tata tertib
DPR, draf UU yang diserahkan kepada presiden harus berbentuk kertas ukuran legal.
266
