Page 265 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 265

Judul               Baleg DPR: UU Cipta Kerja Tak Hanya soal Ketenagakerjaan
                Nama Media          merdeka. com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www. merdeka. com/uang/baleg-dpr-uu-cipta-kerja-tak-hanya-
                                    soal-ketenagakerjaan. html
                Jurnalis            Dwi Aditya Putra
                Tanggal             2020-10-14 12:28:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17. 500. 000
                News Value          Rp 52. 500. 000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Willy  Aditya  (Wakil  Ketua  Badan  Legislasi  DPR  RI)  Kesemua  ini  seolah  luput  dari
              perhatian dari banyak kalangan, tertelan isu relasi ketenagakerjaan tadi

              negative  -  Willy  Aditya  (Wakil  Ketua  Badan  Legislasi  DPR  RI)  Sebagai  bagian  dari  dinamika
              bernegara  dan  berdemokrasi  tentu  hal  tersebut  adalah  biasa.  Kenyataan  tersebut  justru
              menunjukkan terjaminnya hak konstitusional warga

              negative - Willy Aditya (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI) Perizinan berusaha selalu berbasis
              risiko. Semakin sedikit persyaratannya maka semakin rendah risikonya. Persoalan tumpang tindih
              peraturan, pungli, pemerasan, politisasi perizinan, dan berbagai masalah dalam hal perizinan,
              diharapkan bisa hilang dengan pengaturan demikian

              negative  -  Willy  Aditya  (Wakil  Ketua  Badan  Legislasi  DPR  RI)  Klausul  ini  setidaknya  telah
              meminimalisir konflik agraria dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang kerap terjadi di
              banyak wilayah. Lewat one map policy (OMP), UU ini telah membangun kepastian hukum terkait
              penggunaan hutan oleh masyarakat. Wujudnya adalah adanya pengaturan tentang perhutanan
              sosial, berkenaan dengan status kawasan yang telah terlanjut didiami turunmenurun



              Ringkasan

              Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya menegaskan bahwa di dalam Omnibus Law
              atau Undang-Undang Cipta Kerja tidak semata-mara mengatur soal buruh. Di dalam UU tersebut,
              hal utama yang menjadi sorotan adalah kemudahan orang berusaha dan membuka lapangan
              kerja di Tanah Air.

              Di samping itu UU ini juga bicara petani, masyarakat adat, UMKM, koperasi, hingga digitalisasi
              siaran. Menurutnya, amat sayang dilewatkan jika perhatian publik hanya tertuju pada satu klaster
              saja.




                                                           264
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270