Page 275 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 275
Ida mengatakan, kemampuan dunia usaha saat ini tidaklah sama. Ada usaha besar, usaha
menengah, dan usaha kecil. Sehingga, jika nilai pesangon dan upah dipatok terlalu tinggi dengan
waktu kerja yang terlalu kaku, maka usaha mikro kecil dan menengah sulit tumbuh.
"Itulah sebabnya kita buat aturan yang juga mencerminkan solidaritas kepada industri kecil. Ya
UU Cipta Kerja itu," ujar Ida dalaMKeterangan tertulis di laman Kementerian Ketenagakerjaan,
kemenaker. go. id, Selasa, 13 Oktober 2020.
Secara umum, Ida Fauziyah mengatakan, beleid sapu jagad tersebut banyak berisi syarat-syarat
kemudahan berusaha. Misalnya, pendirian UMKM dipermudah menjadi berbasis pendaftaran
saja, tidak perlu izin, agar tidak lama dan mahal.
"Mendirikan koperasi cukup lima orang saja. Mendirikan PT juga disederhanakan, cukup satu
orang saja. Agar UMKM dapat menjadi badan hukum sehingga bisa bankable . Bisa dapat kredit,"
kata Ida Fauziyah.
Sebelumnya, perkara pesangon menjadi salah satu sorotan buruh terhadap Omnibus Law Cipta
Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal mengatakan bahwa
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pesangon PHK diatur
maksimal hingga 32 kali upah.
Sedangkan, dalam RUU Cipta Kerja, penghitungan pesangon PHK diubah menjadi 19 kali upah
ditambah 6 kali JKP, sehingga totalnya menjadi 25 kali upah. Said bahkan menyebut program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hanya program pemanis bibir agar buruh dan tenaga kerja
mau menerima UU Cipta Kerja.
"Pertanyaannya, iurannya siapa yang bayar? Kalau dibilang pemerintah, berarti pemerintah yang
JKP Pesangon akan diambil dari APBN dan ini tidak akan bisa jalan. Undang-undang ini terkesan
basa-basi," ujarnya saat dikutip dari Bisnis, Selasa, 6 Oktober 2020.
Lebih lanjut, dia juga mengkritisi bila sumber dana JKP dipungut kembali melalui iuran yang
diberatkan pada buruh. Menurutnya, UU Cipta Kerja adalah aturan yang tidak bisa dijalankan
karena selama ini pengusaha yang dapat membayar pesangon hanya 27 persen dan sisanya
tidak bisa membayar pesangon. Hal ini yang membuat JKP menjadi tidak masuk akal.
CAESAR AKBAR | BISNIS .
274
