Page 279 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 279
PERTIMBANGKAN SKALA USAHA, PEMERINTAH UBAH KETENTUAN PESANGON
Pemerintah telah merevisi draf Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dari 1. 035
halaman menjadi 815 halaman. Adapun poin yang direvisi berasal dari klaster ketenagakerjaan.
Salah satunya mengenai aturan pemberian pesangon yang diperdebatkan.
Diatur dalam Pasal 156 UU Cipta Kerja. Awalnya, draf UU Cipta Kerja pada 5 Oktober, jumlah
maksimal pesangon menjadi 25 kali, dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi
kerja/pelaku usaha, dan 6 kali (cash benefit) diberikan melalui Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Sedangkan di UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 diberikan sebanyak 32 kali.
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Agatha
Widianawati menjelaskan, alasan pemerintah kembali mengatur pesangon tersebut karena
mempertimbangkan skala usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Perlu diingat juga pertimbangan pemerintah ketika kompensasi diangkat di undang-undang bisa
dibayangkan kan itu berlaku untuk semua usaha sampai usaha sekecil-kecilnya itu berlaku loh,"
ujar Agatha ketika dihubungi Kompas. com, Rabu (14/10/2020).
"Jadi kalau dia ingin PHK orang pekerja tetap harus bayar upah sebanyak 24 tahun, bisa
dibayangkan. Usaha kecil itu saja setengah mati untuk membangun, dia harus mengganti uang
pesangon," sambungnya.
Pertimbangan lainnya, lanjut dia, yaitu jaminan sosial yang kini mulai membaik dan terus
dibenahi. Terlebih, UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ini, menurut dia, sudah waktunya
ada perubahan regulasi karena UU tersebut menjadi acuan selama 17 tahun.
"Ini logika-logika hukum dan ekonomi kita pertimbangkan semua sehingga kita carilah titik
tengah. Mana yang bisa dilaksanakan, tetapi tidak merugikan buruh. Ini UU dibuat 2003 ya,
berarti sudah 17 tahun. Kita lihat kondisi sekarang ini sudah berubah sekali. Yang dulu, jaminan
sosial kita belum bagus, sekarang jaminan sosial kita sudah bagus," ucapnya.
Sebagai informasi, ketentuan Pasal 156 pada UU Cipta Kerja yang akan diserahkan ke Presiden
Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 812 halaman telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 156 (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang
pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya
diterima.
(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai
berikut: a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; b. masa kerja 1 (satu)
tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah; c. masa kerja 2 (dua)
tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah; d. masa kerja 3 (tiga)
tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah; e. masa kerja 4
(empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah; f. masa kerja 5
(lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah; g. masa kerja
6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; h. masa
kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; i.
masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
278
