Page 281 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 281

KADIN NILAI UU CIPTA KERJA SEIMBANGKAN KEPENTINGAN SEMUA PIHAK

              Wakil Ketua UmuMKamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani menilai
              UU  Cipta  Kerja  sudah  menyeimbangkan  kepentingan  berbagai  pihak  termasuk  pengusaha,
              buruh, dan UMKM.

              Oleh karena itu Shinta menyayangkan apabila masih ada resistensi terhadap regulasi tersebut
              karena UU Cipta Kerja dapat membuat Indonesia bersaing secara ekonomi di tingkat dunia.

              "Kami  menyatakan  sangat  menyayangkan  banyak  pihak-pihak  yang  benar-benar  tidak  tahu
              secara substansi UU ini sehingga banyak salah persepsi. Dan ini menimbulkan mindset yang
              tidak bisa diubah," katanya dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (14/10/2020).

              Shinta mengatakan semua pihak membutuhkan Omnibus Law karena selama ini permasalahan
              utama  dalam  proses  berusaha  adalah  aspek  struktural  sehingga  membutuhkan  reformasi
              menyeluruh.

              "Indonesia mau menjadi negara maju, ekonomi lima besar dunia, kita harus perhatikan agar
              keluar dari middle income trap, pertumbuhan PDB 7,4 triliun dolar AS. Cita-cita ini sangat indah,
              tetapi kita harus tahu bagaimana mencapai ini," katanya.

              Padahal, menurut dia, situasi saat ini juga tidak menguntungkan karena sebagian besar usaha
              di  berbagai  sektor  ekonomi  terdampak  COVID-19  dan  menyebabkan  tingginya  angka
              pengangguran.
              Di sisi lain, Indonesia masih belum memiliki daya saing yang dibutuhkan untuk mentas di tingkat
              global, karena investor asing, lokal, maupun UMKM belum percaya dengan kondisi berusaha di
              dalam negeri.

              "Sekarang ini penyerapan investasi per Rp 1 triliun itu hanya menyerap 1. 200 pekerja. Jadi ini
              masalah yang harus diperhatikan. Kita harus investasi yang berkualitas," katanya.

              Untuk itu, ia mengharapkan regulasi terbaru ini bisa menyelesaikan persoalan tumpang tindih
              perizinan  di  pusat  dan  daerah  serta  biaya  tinggi  yang  mengganggu  ekosistem  investasi
              Indonesia.

              Salah satunya terkait kebijakan kenaikan upah Indonesia yang saat ini merupakan yang tertinggi
              di ASEAN yaitu mencapai 9,7 persen, bandingkan dengan Thailand 1,7 persen, Malaysia 5,5
              persen dan Vietnam 7 persen.

              "Tidak hanya pesangon, upah minimuMKita juga paling tinggi sedunia. Bandingkan saja dengan
              upah minimum negara-negara ASEAN. Contoh di Vietnam 192 dolar AS, Thailand 245 dolar AS,
              Malaysia 294 dolar AS, Indonesia 313 dolar AS pada 2020," katanya.

              Selain itu Shinta mengingatkan UU Cipta Kerja ini juga mempermudah UMKM dan koperasi, yang
              selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, dalam memperoleh izin usaha.
              (E-3).













                                                           280
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286