Page 278 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Judul Pertimbangkan Skala Usaha, Pemerintah Ubah Ketentuan Pesangon
Nama Media kompas. com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://money. kompas.
com/read/2020/10/14/120733226/pertimbangkan-skala-usaha-
pemerintah-ubah-ketentuan-pesangon
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2020-10-14 12:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17. 500. 000
News Value Rp 52. 500. 000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Agatha Widianawati (Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian
Ketenagakerjaan) Perlu diingat juga pertimbangan pemerintah ketika kompensasi diangkat di
undang-undang bisa dibayangkan kan itu berlaku untuk semua usaha sampai usaha sekecil-
kecilnya itu berlaku loh

negative - Agatha Widianawati (Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian
Ketenagakerjaan) Jadi kalau dia ingin PHK orang pekerja tetap harus bayar upah sebanyak 24
tahun, bisa dibayangkan. Usaha kecil itu saja setengah mati untuk membangun, dia harus
mengganti uang pesangon

negative - Agatha Widianawati (Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian
Ketenagakerjaan) Ini logika-logika hukum dan ekonomi kita pertimbangkan semua sehingga kita
carilah titik tengah. Mana yang bisa dilaksanakan, tetapi tidak merugikan buruh. Ini UU dibuat
2003 ya, berarti sudah 17 tahun. Kita lihat kondisi sekarang ini sudah berubah sekali. Yang dulu,
jaminan sosial kita belum bagus, sekarang jaminan sosial kita sudah bagus

Ringkasan

Pemerintah telah merevisi draf Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dari 1. 035
halaman menjadi 815 halaman. Adapun poin yang direvisi berasal dari klaster ketenagakerjaan.
Salah satunya mengenai aturan pemberian pesangon yang diperdebatkan.

Diatur dalam Pasal 156 UU Cipta Kerja. Awalnya, draf UU Cipta Kerja pada 5 Oktober, jumlah
maksimal pesangon menjadi 25 kali, dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi
kerja/pelaku usaha, dan 6 kali (cash benefit) diberikan melalui Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Agatha
Widianawati menjelaskan, alasan pemerintah kembali mengatur pesangon tersebut karena
mempertimbangkan skala usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

277