Page 284 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 284

Judul               Wapres Persilakan Masyarakat Gugat Omnibus Law ke MK
                Nama Media          mediaindonesia. com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://mediaindonesia. com/read/detail/352659-wapres-persilakan-
                                    masyarakat-gugat-omnibus-law-ke-mk
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-10-14 11:25:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17. 500. 000
                News Value          Rp 52. 500. 000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Ma'ruf Amin (WAKIL Presiden) Sesuai dengan prinsip supremasi hukum atau rule of
              law, pihak-pihak yang merasa berkeberatan dengan materi UU Cipta Kerja dapat menempuh
              jalur konstitusional ke Mahkamah Konstitusi

              neutral - Ma'ruf Amin (WAKIL Presiden) Pemerintah sangat terbuka terhadap setiap masukan
              demi kebaikan dan kemajuan bangsa

              neutral - Fajar Laksono (Juru Bicara MK) Sudah ada dua yang mengajukan gugatan diajukan
              Senin (12/10)



              Ringkasan

              WAKIL  Presiden  (wapres)  Ma'ruf  Amin  mempersilakan  masyarakat  untuk  menggugat  atau
              mengajukan  judicial  review  Undang-Undang  Cipta  Kerja  atau  Omnibus  Law  ke  Mahkamah
              Konstitusi.


              Seperti diketahui, para serikat buruh dan pihak lain menolak aturan sapu jagat tersebut. Pekan
              lalu, masyarakat yang tidak setuju Omnibus Law melakukan mogok kerja hingga menimbulkan
              aksi anarkis.



              WAPRES PERSILAKAN MASYARAKAT GUGAT OMNIBUS LAW KE MK

              WAKIL  Presiden  (wapres)  Ma'ruf  Amin  mempersilakan  masyarakat  untuk  menggugat  atau
              mengajukan  judicial  review  Undang-Undang  Cipta  Kerja  atau  Omnibus  Law  ke  Mahkamah
              Konstitusi.

              Seperti diketahui, para serikat buruh dan pihak lain menolak aturan sapu jagat tersebut. Pekan
              lalu, masyarakat yang tidak setuju Omnibus Law melakukan mogok kerja hingga menimbulkan
              aksi anarkis.


                                                           283
   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289