Page 288 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 288
Judul Kemenaker Bantah UU Cipta Kerja Permudah PHK
Nama Media merdeka. com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www. merdeka. com/uang/kemenaker-bantah-uu-cipta-kerja-
permudah-phk. html
Jurnalis Anisyah Al Faqir
Tanggal 2020-10-14 11:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17. 500. 000
News Value Rp 52. 500. 000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Dita Indahsari (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Jadi ada 4 layer buat PHK dan
ini adopsi dari keputusan MK
neutral - Dita Indahsari (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Jadi PHK tidak boleh dilakukan
secara sepihak. Saat berunding pekerja juga boleh didampingi serikat pekerja atau pemerintah
neutral - Dita Indahsari (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Prinsipnya pekerja ini (alih daya)
harus tetap dapat hak dasar yang sama, gaji harus sesuai upah minimum, wajib BPJS, wajib
dapat libur, kerja 8 jam
negative - Dita Indahsari (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kalau dulu aturan ini tidak ada
pekerja kontrak tidak dapat pesangon kalau selesai kontrak. Sekarang mereka akan
mendapatkan pesangon
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan membantah wacana Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah
proses pemutusan hubungan kerja (PHK). Wacana yang berkembang di masyarakat, dalam
regulasi tersebut perusahaan bisa dengan mudah melakukan PHK kapan pun.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indahsari mengatakan tata cara PHK tetap sama.
Ada beberapa tahapan PHK yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
KEMENAKER BANTAH UU CIPTA KERJA PERMUDAH PHK
Kementerian Ketenagakerjaan membantah wacana Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah
proses pemutusan hubungan kerja (PHK). Wacana yang berkembang di masyarakat, dalam
regulasi tersebut perusahaan bisa dengan mudah melakukan PHK kapan pun.
287
