Page 285 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 285
"Sesuai dengan prinsip supremasi hukum atau rule of law, pihak-pihak yang merasa
berkeberatan dengan materi UU Cipta Kerja dapat menempuh jalur konstitusional ke Mahkamah
Konstitusi," ungkap Wapres dalam akun twitternya @@Kiyai_MarufAmin, Rabu (14/10).
Ma'ruf mengatakan, berdasarkan identifikasi dan analisis pemerintah, hal-hal yang dipersoalkan
beberapa kalangan muncul karena dianggap adanya mis-persepsi, disinformasi, kesalahpahaman
terhadap Omnibus Law.
Hal itu dianggap yang menyebabkan adanya aksi penolakan terhadap aturan yang baru disahkan
pekan lalu oleh DPR. Ma'ruf menegaskan pemerintah menerima setiap kritikan terhadap
kebijakan yang dibuat.
"Pemerintah sangat terbuka terhadap setiap masukan demi kebaikan dan kemajuan bangsa,"
kata Ma'ruf.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima dua gugatan uji materiil Undang-
Undang Cipta Kerja terhadap UUD 1945. Kedua gugatan tersebut diajukan oleh Dewan Pimpinan
Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan seorang pekerja kontrak bernama Dewa Putu
Reza.
"Sudah ada dua yang mengajukan gugatan diajukan Senin (12/10)," ujar Juru Bicara MK Fajar
Laksono ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (13/10). (OL-5).
284
