Page 322 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Judul Buruh Was-was Hasil Uji Materi UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi
Nama Media tribunnews. com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www. tribunnews. com/nasional/2020/10/14/buruh-was-was-
hasil-uji-materi-uu-cipta-kerja-di-mahkamah-konstitusi
Jurnalis Choirul Arifin
Tanggal 2020-10-14 10:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17. 500. 000
News Value Rp 52. 500. 000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Arif Minardi (Ketua Umum Serikat Pekerja Logam, Elektronik) Katakanlah kami juga
was-was di MK itu. Terus terang sajalah bahwa kami curiga bahwa MK tidak netral

neutral - Arif Minardi (Ketua Umum Serikat Pekerja Logam, Elektronik) Tentang khusus judicial
review. Pertama, kami akan mempelajari dulu tentang undang-undang yang baru tentang MK.
Karena, undang-undang yang lama sebelumnya direvisi

neutral - Arif Minardi (Ketua Umum Serikat Pekerja Logam, Elektronik) Undang-undang yang
baru saya mendapat masukan bahwa hasil MK itu bisa diabaikan oleh pemerintah. Pemerintah
bisa mengabaikan MK, hasil keputusan MK gitu. Maka kita akan cobal mempelajari dulu undang-
undang MK tentang kemungkinannya. Kita juga harus review semua dan apakah efektif ke MK

neutral - Arif Minardi (Ketua Umum Serikat Pekerja Logam, Elektronik) Undang-undang yang
baru saya mendapat masukan bahwa hasil MK itu bisa diabaikan oleh pemerintah. Pemerintah
bisa mengabaikan MK, hasil keputusan MK gitu.

positive - Arif Minardi (Ketua Umum Serikat Pekerja Logam, Elektronik) Jadi begini, kita akan
melakukan semua gerakan atau antisipasi atau apapun yang semuanya sesuai undang-undang,
mulai aksi unjuk rasa, kemudian ada eksektuif review, ada legislatif review, juga menurut pakar
hukum termasuk judicial review

positive - Zico Simanjuntak (None) Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja yang meniadakan
batas waktu PKWT telah menghalangi pekerja kontrak untuk dapat menjadi pekerja tetap yang
berhak atas pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dalam hukum tata negara namanya adalah legilatif review,
itu bisa dilakukan dan itu harapan kita

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ini harapan ya, kalau Perppu tidak dikeluarkan oleh
presiden, maka sebaiknya DPR melakukan uji legislasi terhadap hasil produk mereka, UU
Omnibus Law Cipta Kerja.

321