Page 323 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 323
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sekarang kalau pak Presiden nggak mau meneken Perppu
dan melakukan eksekutif review, maka sekarang tinggal DPR (harapannya). Daripada nanti DPR
dipermalukan di hadapan rakyat, uji formilnya itu saja sudah kelihatan mulai dari halaman-
halaman berubah, disahkan harusnya tanggal 8 Oktober tiba-tiba jadi tanggal 5 Oktober,
kemudian tidak maksimal melibatkan public hearing. Itu kalau uji formil kalah DPR dan
pemerintah, gugatan kami serikat buruh dimenangkan oleh MK, maka semua batal
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Daripada nanti DPR dipermalukan di hadapan rakyat, uji
formilnya itu saja sudah kelihatan mulai dari halaman-halaman berubah, disahkan harusnya
tanggal 8 Oktober tiba-tiba jadi tanggal 5 Oktober, kemudian tidak maksimal melibatkan public
hearing.
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pasal-pasal itu saja yang kita persoalkan dan klaster
ketenagakerjaan tentu. Tapi kalau uji formilnya cacat formil, akhirnya kan malu. Jadi lebih baik
legislative review, itulah yang kita bisa sampaikan berdasarkan perubahan halaman-halaman
Ringkasan
Ketua Umum Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(FSP LEM SPSI) Arif Minardi mengaku was-was, jika harus memperjuangkan Undang-undang
Cipta Kerja melalui jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Meski demikian, tidak menutup
kemungkinan, ujar Arif, federasi buruh mengajukan judicial review. Namun ia memastikan,
pihaknya akan lebih dahulu mempelajari undang-undang yang baru terkait Mahkamah Konstitusi.
BURUH WAS-WAS HASIL UJI MATERI UU CIPTA KERJA DI MAHKAMAH KONSTITUSI
Ketua Umum Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(FSP LEM SPSI) Arif Minardi mengaku was-was, jika harus memperjuangkan Undang-undang
Cipta Kerja melalui jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Katakanlah kami juga was-was di MK itu. Terus terang sajalah bahwa kami curiga bahwa MK
tidak netral," kata Arif dalaMKonferensi pers secara virtual, Senin (12/10/2020).
Meski demikian, tidak menutup kemungkinan, ujar Arif, federasi buruh mengajukan judicial
review. Namun ia memastikan, pihaknya akan lebih dahulu mempelajari undang-undang yang
baru terkait Mahkamah Konstitusi.
"Tentang khusus judicial review. Pertama, kami akan mempelajari dulu tentang undang-undang
yang baru tentang MK. Karena, undang-undang yang lama sebelumnya direvisi," ujarnya.
"Undang-undang yang baru saya mendapat masukan bahwa hasil MK itu bisa diabaikan oleh
pemerintah. Pemerintah bisa mengabaikan MK, hasil keputusan MK gitu. " "Maka kita akan cobal
mempelajari dulu undang-undang MK tentang kemungkinannya. Kita juga harus review semua
dan apakah efektif ke MK," sambungnya.
Selain persiapan ke Mahkamah Konstitusi, para buruh juga menyiapkan sejumlah agenda
lanjutan penolakan UU Cipta Kerja, seperti kembali berunjuk rasa, atau melalui eksekutif dan
legislatif review.
"Jadi begini, kita akan melakukan semua gerakan atau antisipasi atau apapun yang semuanya
sesuai undang-undang, mulai aksi unjuk rasa, kemudian ada eksektuif review, ada legislatif
review, juga menurut pakar hukum termasuk judicial review," jelas Arif.
322
