Page 328 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 328

Ida  menambahkan  bahwa  kemampuan  dunia  usaha  tidak  sama.  Ada  usaha  besar,  usaha
              menengah dan usaha kecil. Jika pesangon terlalu tinggi, upah terlalu tinggi, dan waktu kerja
              terlalu kaku, maka usaha kecil menengah sulit tumbuh.

              "Itulah sebabnya kita buat aturan yang juga mencerminkan solidaritas kepada industry yang
              kecil. Ya UU Cipta Kerja itu," katanya.

              Adapun  yang  hadir  dalam  forum  itu  sejumlah  pimpinan  serikat  pekerja  tingkat  provinsi,
              kabupaten/kota  hingga  perusahaan.  Antara  lain  dari  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh
              Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dan sejumlah serikat tingkat
              perusahaan, khususnya perhotelan.

              Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya
              untuk meningkatkan kemampuan para stakeholder untuk berdialog dan berunding.

              Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati,
              mengaku bingung atas pernyataan pemerintah terkait maraknya hoaks atas Undang-Undang
              (UU) Cipta Kerja. Menyusul pemerintah masih enggan menyampaikan draf final UU anyar kepada
              publik.

              "Kalau hoax, mana draf finalnya. Tolong sesegera mungkin disampaikan secara resmi, mana draf
              final  yang  resmi  disampaikan  oleh  DPR,"  ujar  Enny  dalam  sebuah  diskusi  daring,  Sabtu
              (10/10/2020).

              Untuk itu, dia menilai seharusnya saat ini pemerintah dapat segera menyampaikan draf Undang-
              Undang  Cipta  Kerja  kepada  masyarakat  luas.  Imbasnya  dapat  menciptakan  keterbukaan
              informasi publik sekaligus memperkuat pernyataan pemerintah terkait adanya hoaks.

              "Ini  harus  dibuka.  Supaya  yang  kita  perdebatkan  sesuatu  yg  konstruktif.  Bukan  hanya
              masyarakat menganggap itu pencitraan atau masyarakat yang dianggap anarki dan ada agenda
              politik," terangnya.

              Lebih jauh, dia juga mengkritisi transparansi oleh DPR RI ataupun pemerintah selama proses
              penyusunan, pembahasan, sampai pengesahan UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu. Lalu, klaim
              atas pelibatan semua pihak terkait juga dianggap hanya untuk pencitraan semata.

              "Jadi, paradoks adalah kalau tujuannya semulia itu, mengapa pembahasannya seolah sembunyi-
              sembunyi. Kesannya kayak gerabak-gerubuk," tandasnya.



























                                                           327
   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333