Page 330 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 330
Ringkasan
Draf final Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) kemungkinan akan
diserahkan DPR RI kepada pemerintah pada hari ini, Rabu (14/10/2020). Hal itu diungkapkan
oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
Mantan Ketua Umum Hipmi itu menuturkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dibuat untuk
memfasilitasi penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Ia menyebut saat ini ada pasokan tenaga
kerja eksisting yang mencapai 7 juta orang, ditambah dengan angkatan kerja per tahun tamatan
SMA dan perguruan tinggi sebanyak 2,9 juta orang. Di sisi lain, kondisi Covid-19 telah membuat
3,5 juta orang yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan harus kena Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK).
Pemerintah sendiri berdasarkan UU wajib menyiapkan lapangan kerja bagi ke 15 juta penduduk
itu. Namun, menurut Bahlil, perlu ada terobosan menciptakan lapangan pekerjaan melalui
investasi karena ke 15 juta tenaga kerja itu tidak mungkin seluruhnya terserap menjadi pegawai
negeri sipil, pegawai BUMN, atau TNI/Polri.
MISTERI KEBERADAAN DRAF FINAL UU CIPTA KERJA AKHIRNYA TERUNGKAP!
Draf final Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) kemungkinan akan
diserahkan DPR RI kepada pemerintah pada hari ini, Rabu (14/10/2020). Hal itu diungkapkan
oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
"Mungkin besok (Rabu) DPR akan menyerahkan itu ( draf UU Cipta Kerja) kepada eksekutif. Dan
InsyaAllah draf itu sudah final," kata Bahlil Lahadalia kemarin dilansir dari Antara. Kendati
demikian Bahlil Lahadalia meminta agar draf final UU Cipta Kerja (isi UU Cipta Kerja) yang terdiri
atas 15 bab, 174 pasal, 11 klaster dan akumulasi dari 76 UU itu tidak disebarluaskan sebelum
diserahkan secara resmi ke pemerintah.
Mantan Ketua Umum Hipmi itu menuturkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dibuat untuk
memfasilitasi penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Ia menyebut saat ini ada pasokan tenaga
kerja eksisting yang mencapai 7 juta orang, ditambah dengan angkatan kerja per tahun tamatan
SMA dan perguruan tinggi sebanyak 2,9 juta orang. Di sisi lain, kondisi Covid-19 telah membuat
3,5 juta orang yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan harus kena Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK). "Tapi hitungan dari Kadin dan Hipmi itu kurang lebih sekitar 5-6 juta orang (korban PHK).
Sehingga total sekarang ada sekitar 15 juta tenaga kerja. 15 juta inilah yang sekarang kita harus
siapkan lapangan pekerjaan," kata Bahlil.
Pemerintah sendiri berdasarkan UU wajib menyiapkan lapangan kerja bagi ke 15 juta penduduk
itu. Namun, menurut Bahlil, perlu ada terobosan menciptakan lapangan pekerjaan melalui
investasi karena ke 15 juta tenaga kerja itu tidak mungkin seluruhnya terserap menjadi pegawai
negeri sipil, pegawai BUMN, atau TNI/Polri. "Maka, harus lakukan terobosan. Terobosan ini tidak
lain dan tidak bukan adalah dengan mendatangkan investasi untuk penanaman modal. Tapi
penanaman modal ini jangan diartikan hanya untuk yang besar-besar saja. Perintah bapak
Presiden, bahwa UMKM itu harus diurus. Tidak hanya asing tapi juga dalam negeri," ujar Bahlil
Lahadalia.
Marak hoaks beredar Sebelumnya, Ekonom senior Institute for Development of Economics and
Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menyebut penyebaran hoaks sebenarnya relatif minim terjadi
jika pemerintah dan DPR terbuka soal isi UU Cipta Kerja yang sudah final.
Selama ini, publik sendiri tak bisa mengakses atau membuka isi dari isi UU Cipta Kerja yang
sudah disahkan DPR. Kondisi ini menimbulkan banyak penafsiran masyarakat yang berbeda-
329
