Page 331 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

beda atas draf RUU Cipta Kerja yang sudah beredar luas. "Sekarang pertanyaannya, kalau itu
hoaks, tolong sesegera mungkin disampaikan secara resmi, mana draf final UU Cipta Kerja yang
resmi disampaikan oleh DPR?" tegas Enny dalaMKeterangannya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga tidak banyak menyosialisasikan isi dari UU Cipta Kerja di
masyarakat. Terlebih, pembahasan hingga pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja di DPR juga
terkesan kejar tayang. Bahkan Presiden Jokowi sendiri baru buka suara soal UU Cipta Kerja
sehari setelah demo besar-besaran di berbagai daerah.

Beberapa poin penjelasan dari Presiden Jokowi juga masih dianggap simpang siur. Sebut soal
skema cuti hingga aturan PHK di regulasi terbaru. "Yang jadi paradoks adalah kalau tujuannya
semulia itu, mengapa pembahasannya seolah sembunyi-sembunyi, gerabak-gerubuk?" kata
Enny. Lebih lanjut, kata Enny, omnibus law UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendukung
iklim usaha juga bisa berpotensi mengeruk sumber daya. Kata dia, Kementerian/lembaga (K/L)
yang memberikan kemudahan izin, tetapi disandingkan dengan kepentingan oligarki, akan
memberikan permasalahan bagi masyarakat.

"(Memberikan) izin secara sederhana kemudian berkolaborasi dengan kepentingan oligarki,
sudah selesai rakyat Indonesia. Dengan kemudahan yang seperti (sekarang) ini saja, oligarki
mencengkeram habis sumber daya kita," ujar Enny.

Sebagai informasi, RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden Jokowi dan
merupakan RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020. RUU Cipta
Kerja didukung oleh seluruh partai pendukung koalisi pemerintah. Sedangkan, dua fraksi
menyatakan menolak RUU menjadi UU Cipta Kerja ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan
Partai Demokrat. Tujuh fraksi partai pendukung RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU
antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai
Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan
Pembangunan (PPP).

Artikel ini telah tayang di Kompas. com dengan judul " Terungkap, Misteri Keberadaan Draf Final
UU Cipta Kerja HIPMI: UU Cipta Kerja tumbuhkan ekosistem bagi UMKM 3.

330