Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, jumlah penerima BSU tahun ini sebanyak 8
juta ini masih prakiraan dan lebih detailnya akan menggunakan data dari Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

"Selama ini, data BP Jamsostek paling lengkap dan akurat untuk digunakan oleh pemerintah, "
ujar Ida, Jumat(34/7).

Dengan menggunakan sumber data dari BP Jamsostek ini, maka dapat dipastikan pekerja yang
menerima bantuan adalah pekerja dengan status aktif di BP Jamsostek kaena perusahaan masih
membayarkan iuran kepesertaan pada pekerja tersebut.

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo mengatakan, hingga saat ini, BPJS masih
menunggu secar resmi regulasi BSU oleh pemerintah.

"Kami siap untuk mendukung pemerintah salurkan BSU. Sebagai mitra penyedia data,
sebelumnya juga kami telah menyampaikan usulan- usulan alternatif penerima BSU. Tentunya
data yang akan kami serahkan sesuai regulasi", tutur Anggoro.

Agar bantuan tepat sasaran, Anggoro menegaskan perusahaan harus memastikan hak seluruh
pekerja untuk terdaftar di BP Jamsostek telah terpenuhi sesuai regulasi. "Dengan tertib
kepesertaan BP Jamsostek, perusahaan telah memastikan perlindungan pekerjanya," jelas
Anggoro.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan,
ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari kebijakan ini.

Pertama, seharusnya pemerintah memberikan bantuan kepada pekerja yang memang
terdampak seperti pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kedua, seharusnya penerima BSU adalah pekerja dengan status non-aktif di BP Jamsotek. Ini
artinya pekerja tersebut sudah tak bayar iuran dan tak terima upah.

Ratih Waseso Aji

158