Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kemnaker harus melakukan pendataan secara mandiri agar
pelaksanaan BSU bisa benar benar tepat sasaran.
“Pemerintah harus lebih cerdas tidak mengulang seperti tahun lalu, BSU seharusnya juga
diberikan untuk pekerja informal. Kalau orang yang masih dapat upah dibantu tetapi yang gak
dapat upah tidak dibantu ini namanya tidak ada rasa keadilan,” ucap Timboel saat dihubungi
Investor Daily pada Kamis (22/7).

Berkaca dari pengalaman di tahun 2020, saat itu penyaluran BSU dilakukan dengan
menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan padahal banyak pekerja yang tidak terdaftar.
Sehingga masih banyak tenaga kerja yang pekerjaannya terdampak pandemi namun tidak
menerima BSU.

Timboel menyarankan sejumlah metode pendataan untuk peserta penerima BSU. Pertama yaitu
Kemnaker harus melakukan pembenahan terkait proses menetapkan pekerja menjadi peserta.
Bisa melalui data BPJS Ketenagakerjaan tetapi yang non aktif, mereka tidak membayar iuran lagi
karena tidak mendapat upah.

“Saya tidak setuju kalau pemerintah memberikan BSU kepada peserta yang aktif. Kalau yang
tidak aktif, dia tidak lagi membayar iuran karena upahnya tidak lagi dibayar oleh pengusaha,
ini yang harus disasar,” ucap Timboel.
Kedua yaitu pemerintah menjalankan sistem jemput bola dengan bertanya ke perusahaan-
perusahaan bahkan ke usaha informal. Sebab pekerja informal paling terdampak dari kondisi
pandemi Covid-19. Khususnya dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat. Pihak Kemnaker bisa menugaskan dinas ketenagakerjaan di daerah
dan pengawas ketenagakerjaan untuk mendata pekerja toko, pekerja tenant di mall, dan pekerja
informal untuk mendata pekerja terdampak pandemi.

“Kalau orang yang tidak punya upah, dan mendapatkan BSU artinya dia akan langsung pakai
untuk konsumsi. Bantuan ini harus bisa mendorong konsumsi masyarakat sehingga konsumsi
mendukung pertumbuhan ekonomi,” ucap Timboel.

Metode ketiga yaitu harus diumumkan ke publik agar pekerja yang tidak didaftarkan bisa
mengetahui program BSU ini dan bisa mendaftar ke dinas ketenagakerjaan. Dalam hal ini
Kemnaker juga harus bersikap proaktif mendatangi perusahaan yang terdampak agar BSU bisa
benar-benar tepat sasaran. Dinas Ketenagakerjaan mendata karyawan yang pemasukannya
benar-benar terdampak dari kondisi pandemi Covid 19.

“Sehingga jelas uang ini bisa diberikan ke yang benar-benar membutuhkan. Masa dosa
pengusaha ditanggung pekerja. Ini persoalan bagaimana pemerintah mau aktif atau tidak. Kalau
hanya pasif gak akan ada perbaikan,” tutur Timboel.

Dalam kebijakan penyaluran BSU tahun 2021 ini menjadi momentum bagi Kemnaker untuk
melakukan pendataan peserta BSU secara mandiri. Pengawas ketenagakerjaan dan mediator
didorong untuk aktif mendata ke perusahaan sehingga Kemnaker bisa memiliki data sendiri bila
program BSU berlanjut di tahun 2022.

“Supaya ke depan saat ada BSU lagi datanya bisa digunakan. Selama ini persoalan kita dengan
data tetapi gak mau diperbaiki. Tidak semua didaftarkan yang didaftarkan di BPJS
Ketenagakerjaan adalah pekerja aktif Ini belum pekerja informal. 59% angkatan kerja adalah
pekerja informal,” ucapnya.

162