Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

pekerja. Ini persoalan bagaimana pemerintah mau aktif atau tidak. Kalau hanya pasif gak akan
ada perbaikan
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)) Supaya ke depan
saat ada BSU lagi datanya bisa digunakan. Selama ini persoalan kita dengan data tetapi gak mau
diperbaiki. Tidak semua didaftarkan yang didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan adalah pekerja
aktif Ini belum pekerja informal. 59% angkatan kerja adalah pekerja informal

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta para Kepala Dinas Tenaga Kerja
(Kadisnaker) agar dapat berkolaborasi dalam melaksanakan program Bantuan Subsidi Upah
(BSU) tahun 2021. Dukungan dan kolaborasi dari para Kadisnaker sangat penting bagi
kelancaran pelaksanaan BSU. "Peran Kadisnaker adalah harus memastikan para pekerja yang
terdampak di sektor-sektor seperti transportasi, hotel, restoran, ritel itu benar ter-cover dalam
BSU," ucap Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam siaran pers yang
diterima pada Jumat (23/7).

KEMNAKER TEKANKAN PERAN KADISNAKER AGAR PROGRAM BSU TEPAT SASARAN

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta para Kepala Dinas Tenaga Kerja
(Kadisnaker) agar dapat berkolaborasi dalam melaksanakan program Bantuan Subsidi Upah
(BSU) tahun 2021. Dukungan dan kolaborasi dari para Kadisnaker sangat penting bagi
kelancaran pelaksanaan BSU.

"Peran Kadisnaker adalah harus memastikan para pekerja yang terdampak di sektor-sektor
seperti transportasi, hotel, restoran, ritel itu benar ter-cover dalam BSU," ucap Dirjen PHI dan
Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (23/7).

Pemerintah mengalokasikan Rp 8,8 triliun untuk 8,8 juta tenaga kerja yang berada di daerah
yang menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Dia
mengatakan Menteri Ketenagakerjaan sangat menaruh perhatian terhadap program BSU guna
mencegah terjadinya PHK dan dapat meningkatkan daya tahan ekonomi para pekerja, sehingga
kemiskinan kronis tidak bertambah.
"Kita pastikan bersama bahwa BSU sebagai salah satu instrumen stimulus harus benar-benar
fokus, tepat sasaran dan tepat manfaat sehingga dapat mencegah PHK, dan dapat meningkatkan
daya tahan ekonomi para pekerja sehingga angka kemiskinan kronis tidak bertambah," ucap
Indah.
Indah menuturkan program BSU bukan program baru karena program tersebut telah
dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Namun untuk BSU tahun ini terdapat sedikit perbedaan.

"Perbedaannya dikaitkan dengan keadaan saat ini, yaitu PPKM Darurat dan juga yang utamanya
berdasarkan masukan-masukan dari sejumlah pihak atas pelaksanaan BSU tahun kemarin agar
kita tahun ini berjalan lebih tertib, lebih akuntabel, dan lebih tepat sasaran bagi penerima BSU,"
ucap Indah.

Sementara itu, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan
pelaksanaan program BSU dengan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan dinilai tidak akan berdampak optimal. Sebab masih banyak pekerja yang belum

161