Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

dan Kemlu) guna mendiskusikan hal-hal yang menjadi pending issues selama ini dalam
pembahasan draf pembaharuan MoU Domestik Indonesia-Malaysia.
Anwar Sanusi mengungkapkan ada tujuh poin penting yang dibahas oleh perwakilan Indonesia
dan Malaysia dalam pertemuan menyangkut kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia.

Pertama, Konsep One Channel System (OCS). Ide dasar dari One Channel System adalah untuk
mengurangi biaya penempatan dan menyederhanakan prosedur penempatan, sesuai dengan
hukum dan regulasi yang berlaku di kedua negara.

Hal tersebut mencakup penggunaan suatu sistem online yang menyediakan basis data terkait
permintaan pekerjaan, pemberi kerja, dan ketersediaan tenaga kerja di sektor domestik," ujar
Anwar Sanusi.

"Indonesia dan Malaysia akan melakukan integrasi sistem IT untuk implementasi OCS, serta akan
melakukan pertemuan teknis guna membahas proses bisnis OCS," katanya.

Kedua, Konsep One Maid One Task. Dalam konsep ini. Malaysia mengusulkan agar 1 orang PMI
domestik akan bekerja pada satu keluarga dengan jumlah anggota keluarga maksimal 6 orang.
"Deskripsi pekerjaan PMI tersebut akan tertera secara rinci dalam dokumen perjanjian kerja,"
katanya.

Ketiga, standar minimum gaji bagi pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia.
"Indonesia mengusulkan agar standar minimum gaji bagi PMI sebesar RM 1,500," ujar Anwar
Sanusi.

Keempat, asuransi bagi pekerja PMI sektor domestik di Malaysia. Malaysia telah
mengamandemen aturan terkait asuransi sehingga kepesertaan asuransi juga mencakup pekerja
migran sektor domestik.
Kelima, perpanjangan izin kerja dan kontrak kerja. Malaysia saat ini memiliki program
REKALIBRASI sehingga pemberi kerja bisa mendaftarkan pekerja migrannya yang berstatus
illegal untuk memperoleh izin kerja sehingga pekerja migran tersebut dapat berubah status
menjadi pekerja legal.

Lebih lanjut, Pemri meminta agar ada tindakan tegas dari Pemerintah Malaysia kepada para
pemberi kerja di Malaysia yang secara sengaja mempekerjakan PMI Domestik secara ilegal

Keenam, pemeriksaan kesehatan PMI Indonesia mengusulkan agar pemeriksaan kesehatan
dilakukan hanya satu kali, yaitu sebelum keberangkatan ke Malaysia untuk mengurangi beban
biaya penempatan.

"Mengingat saat ini pemeriksaan kesehatan dilakukan dua kali, yaitu sebelum keberangkatan ke
Malaysia dan setelah ketibaan PMI di Malaysia," ujar Anwar Sanusi.

Ketujuh, akses kekonsuleran. Malaysia menjamin bahwa Perwakilan RI memiliki akses
kekonsuleran kepada PMI di Malaysia dan Indonesia meminta agar klausul terkait akses
kekonsuleran tetap masuk ke dalam draf MoU. [hhw]

166