Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Anwar Sanusi mengungkapkan ada tujuh poin penting yang dibahas oleh perwakilan Indonesia
dan Malaysia dalam pertemuan menyangkut kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia.
Pertama, konsep OCS. Ide dasar dari One Channel System adalah untuk mengurangi biaya
penempatan dan menyederhanakan prosedur penempatan. Sesuai dengan hukum dan regulasi
yang berlaku di kedua negara.

"Hal tersebut mencakup penggunaan suatu sistem online yang menyediakan basis data terkait
permintaan pekerjaan, pemberi kerja, dan ketersediaan tenaga kerja di sektor domestik, " ujar
Anwar Sanusi.

Kedua, Konsep One Maid One Task. Dalam konsep ini, Malaysia mengusulkan agar 1 orang PMI
domestik akan bekerja pada satu keluarga dengan jumlah anggota keluarga maksimal 6 orang.

"Deskripsi pekerjaan PMI tersebut akan tertera secara rinci dalam dokumen perjanjian kerja, "
katanya.

Ketiga, standar minimum gaji bagi pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia.
"Indonesia mengusulkan agar standar minimum gaji bagi PMI sebesar 1,500 ringgit, " ujar
Anwar.

Keempat, asuransi bagi pekerja PMI sektor domestik di Malaysia. Negara itu telah
mengamandemen aturan terkait asuransi sehingga kepesertaan asuransi juga mencakup pekerja
migran sektor domestik.
Kelima, perpanjangan izin kerja dan kontrak kerja. Malaysia saat ini memiliki program Rekalibrasi
sehingga pemberi kerja bisa mendaftarkan pekerja migrannya yang berstatus illegal untuk
memperoleh izin kerja. Sehingga pekerja migran tersebut dapat berubah status menjadi pekerja
legal.
Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia meminta agar ada tindakan tegas dari Pemerintah Malaysia
kepada para pemberi kerja di Malaysia yang secara sengaja mempekerjakan PMI Domestik
secara ilegal.

Kemudian keenam, pemeriksaan kesehatan PMI. Indonesia mengusulkan agar pemeriksaan
kesehatan dilakukan hanya satu kali, yaitu sebelum keberangkatan ke Malaysia untuk
mengurangi beban biaya penempatan.

"Mengingat saat ini pemeriksaan kesehatan dilakukan dua kali, yaitu sebelum keberangkatan ke
Malaysia dan setelah ketibaan PMI di Malaysia," tambahnya.

Selanjutnya ketujuh, akses kekonsuleran. Malaysia menjamin bahwa Perwakilan RI memiliki
akses kekonsuleran kepada PMI di Malaysia dan Indonesia meminta agar klausul terkait akses
kekonsuleran tetap masuk ke dalam draf MoU.

164