Page 293 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Ringkasan

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli
2021 disebut dapat mengganggu aktivitas perekonomian nasional dan ratusan ribu buruh bakal
terancam di PHK. "Perpanjangan PPKM Darurat hingga 25 Juli bisa menyebabkan ledakan PHK
terhadap ratusan ribu buruh di industri manufaktur atau fabrikasi. Pasalnya, proses produksi di
pabrik tidak bisa dilakukan dengan WFH atau bekerja dari rumah. Tetapi hanya bisa diliburkan
dan pemberlakuan jam kerja bergilir," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI), Said Iqbal, Kamis (22/07/2021).

PPKM DIPERPANJANG RATUSAN RIBU BURUH TERANCAM PHK

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli
2021 disebut dapat mengganggu aktivitas perekonomian nasional dan ratusan ribu buruh bakal
terancam di PHK.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli
2021 disebut dapat mengganggu aktivitas perekonomian nasional dan ratusan ribu buruh bakal
terancam di PHK.

"Perpanjangan PPKM Darurat hingga 25 Juli bisa menyebabkan ledakan PHK terhadap ratusan
ribu buruh di industri manufaktur atau fabrikasi. Pasalnya, proses produksi di pabrik tidak bisa
dilakukan dengan WFH atau bekerja dari rumah. Tetapi hanya bisa diliburkan dan pemberlakuan
jam kerja bergilir," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, Kamis
(22/07/2021).

Said Iqbal memprediksi dalam beberapa pekan kedepan banyak buruh yang akan dirumahkan
dengan pemotongan gaji dan banyak buruh yang terpapar covid-19.

Terkait hal ini, Said mengatakan, dalam menerapkan kebijakan perpanjangan PPKM Darurat,
pemerintah harus memperhatikan data dan fakta yang terjadi di pabrik. Sebab proses kerja di
pabrik berbeda dengan pekerja yang bekerja di perkantoran, jasa, atau perdagangan yang bisa
melakukan WFH.

Menurutnya, di sektor elektronik dan komponen, otomotif dan komponen, tekstil garmen sepatu,
farmasi, bank, logistik, percetakan, industri semen, energi, kimia, hingga pertambangan, hanya
dilakukan kerja bergilir dengan sistem kerja sehari libur sehari kerja.

"Pabrik-pabrik tersebut menyebar di Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung,
Semarang, Kendal, Jepara, Cilegon, Serang, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Gresik, Batam,
Karimun, Medan, Aceh, Makasar, Banjarmasin, Papua, Maluku, dan lain sebagainya," tandasnya.
PHK Bertambah

Sebelumnya, ekonom Senior Center Of Refarm on'Economics. (CORE) Yusuf Rendy Manilet,
menilai kebijakan memperpanjang PPKM Darurat dapat mengganggu aktivitas perekonomian
nasional.

"Kalau diperpanjang sampai dua minggu, berarti hampir satu bulan aktivitas perekonomian
terganggu. Dengan demikian ada beberapa industri yang berpotensi terdampak, seperti industri
tekstil," kata Yusuf

la menambahkan beberapa. pos ekonomi selain industri juga akan mengalami dampak dari
kebijakan tersebut, seperti jasa makanan minuman dan akomodasi.

292