Page 184 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 184
Judul Reformasi Birokrasi Bidang SDM Aparatur, Kemnaker Gelar Workshop
Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
Nama Media liputan6.com
Newstrend Workshop Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4673792/reformasi-birokrasi-
bidang-sdm-aparatur-kemnaker-gelar-workshop-analisa-jabatan-dan-
analisa-beban-kerja
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2021-10-02 12:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Tujuan
diselenggarakannya penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja ini adalah untuk
mendalami dan meningkatkan pemahaman tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan
Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS, Serta Pedoman Evaluasi Jabatan
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Nantinya hasil dari
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, ini berupa uraian jabatan (Job description) sangat
memegang peranan penting dan mendasar serta merupakan titik awal (starting Point) dalam
perencanaan berupa jumlah, kualitas (kompetensi) dalam rekrutmen dan penempatan, serta
penentuan besaran organisasi, dan dalam pengembangan SDM Aparatur berupa kinerja,
peningkatan kompetensi serta penghasilannya
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Kepada para peserta
diharapkan dapat memahami secara baik dan mampu melakukan Analisa jabatan, Analisa beban
kerja dan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai, serta evaluasi kembali jabatan yang telah
disusun di lingkungan unit kerja masing-masing
Ringkasan
Sesuai amanat dari UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana setiap
instansi pemerintah wajib untuk menyusun analisis jabatan (anjab) dan Analisis Beban Kerja
(ABK), Kemnaker terus melakukan pembenahan dan penataan melalui tata kelola reformasi
birokrasi bidang SDM Aparatur, yang mengacu juga pada Peraturan Menteri nomor 1 Tahun 2021
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
183
