Page 428 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

kesadaran lapor ini masih rendah," keluh Judha kepada jurnalis GATRA Fakhry Arkan. Kemlu
lantas membuat platform di gital yang dinamakan Peduli WNI.
Setiap orang Indonesia yang tengah menetap di luar negeri, termasuk PMI, cukup membuka
portal peduliwni. kemlu.go.id untuk melaporkan diri. Tidak ha nya terkait pelayanan
kekonsuleran tapi juga pengaduan kasus, di mana PMI tidak perlu datang secara fisik lagi ke
perwakilan. Kemlu juga bekerja sama dengan BP2MI untuk menyampaikan pen tingnya lapor diri
ini. Pada sesi pre-departure orientation (dulu bernama program akhir pemberangkatan),
diberikan muatan-muatan informasi mengenai hukum negara setempat termasuk penggunaan
portal Peduli WNI juga aplikasi Safe Travel. Aplikasi yang sudah tersedia di App Store dan
PlayStore ini memiliki fitur panic button. Ketika tombol itu dipencet, maka akan langsung
terhubung dengan perwakilan RI terdekat.

"Sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, kami telah
mengeluarkan beberapa kebijakan pelindungan PMI," sebut Menaker Ida Fauziyah kepada Ryan
Puspa Bangsa dari GATRA.

Di antaranya: pencegahan penempatan PMI Nonprosedural melalui sosialisasi atau desiminasi,
deteksi dini melalui SIDAK berdasarkan laporan masyarakat atau indikasi adanya penempatan
PMI Non Prosedural; serta membentuk Satgas Pencegahan Pekerja Migran Indonesia
NonProsedural di 25 lokasi embarkasi/debarkasi/kantong PMI.

Pihaknya juga mendorong dan memberikan bantuan dalam pembentukan layanan terpadu satu
atap (LISA) di daerah yang merupakan kantong PMI. Saat ini telah terbentuk LISA di 45 daerah.

Berdasarkan UU Nomor 18/2017, ada lima skema penempatan PMI. Pertama, government to
government (G to 5 G). Indonesia, diwakili BP2MI bekerja = sama dengan negara penempatan.
Kedua, skema government to private (G = to P). Untuk Indonesia diwakili oleh 2 BP2MI, dan
untuk negara lain diwakili 5 oleh perusahaan atau agensi mereka. Dua skema ini yang berada di
bawah kendali BP2MI.

Ketiga, skema privare to private (P to P). Untuk Indonesia diwakili oleh agensi atau Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Ini merupakan badan hukum yang telah
memperoleh izin pendirian dan ijin usaha dari Kemnaker untuk mengirim PMI ke luar negeri.

Skema keempat disebut sebagai untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS). Misalnya, BUMN
dalam negeri memiliki proyek di negara-negara penempatan. Perusahaan lantas mengirimkan
para pekerjanya untuk mengerjakan proyek mereka di negara-negara penempatan. Kelima,
skema mandiri yaitu setiap "Memaksakan diri bekerja ke luar negeri dengan cara yang tidak
aman, itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru menciptakan masalah baru nanti di luar
negeri yang lebih kompleks." Judha Nugraha warga negara yang bisa mengakses internet,
kemudian mencari tentang peluang kerja, mendaftar, melakukan perjanjian, dan berangkat
sendiri.

tera Dari jutaan PMI yang ada dinegaya penempatan, tidak sedikit yang tersandung kasus. Kemlu
membagi kasus ini menjadi lima klaster: kasus pidana, kasus perdata, kasus ketenagakerjaan,
kasus keimigrasian, serta kelima ialah kasus yang lain-lain.

Di antara semua kategori ini, paling banyak adalah kasus keimigrasian. Masalah mayoritas adalah
mereka yang tidak punya dokumen lengkap. Kendala lainnya timbul pula hanya karena
ketidakpahaman atas hukum imigrasi setempat. Ambil contoh soal visa bekerja. Di beberapa
negara data pada visa detil mencantumkan nama majikan dan sektor pekerjaannya. Ketika
seseorang berpindah majikan dan sektor pekerjaan, maka otomatis visanya itu dianggap tidak
berlaku lagi dan melanggar hukum imigrasi setempat.

427