Page 433 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

Pada masa pandemi Covid-19, pekerja yang terinfeksi virus corona bahkan hingga meninggal
tidak di golong kan sebagai kematian akibat kecelakaan kerja.
OPSI menyayangkan perlindungan ini hanya berlaku bagi tenaga kesehatan dan yang bekerja di
sektor kesehatan, padahal pekerja lain pun berisiko terpapar akibat melakukan pekerjaannya.

Lebih dari setahun terakhir, BPJS Ketenagakerjaan memang menerima dan menjamin
perlindungan PAK akibat Covid-19.

Namun, perlindungan ini terbatas bagi tenaga kesehatan atau mereka yang menangani
perawatan Covid-19. Kasus PAK akibat Covid-19 yang ditangani BPJS Ketenagakerjaan ada 128
orang dari kalangan pekerja medis, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp8.740.434.837.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai banyaknya perusahaan yang tidak
mematuhi prosedur K3 karena payung hukumnya, UU Nomor 1/1970, sudah ketinggalan zaman.
Dalam ketentuan sanksi, perusahaan yang melanggar hanya dihukum membayar Rp100.000.

"Banyak perusahaan tidak menerapkan K3 itu menunjukkan bahwa UU K3 harus direvisi karena
sudah usang, ketinggalan zaman," ujar Presiden KPSI, Said Iqbal, kepada wartawan GATRA
Muhammad Mutaqin.

KSPI mencatat penerapan K3 di perusahaan menengah atas juga masih se dikit, baru sekitar
40%. Indikator abai K3 adalah K3 salah satunya ketiadaan Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3), yang terdiri dari manajemen dan serikat buruh. Indikator lain, peralatan
keselamatan kerja yang tidak memadai. Ada tetapi sekadarnya untuk menggugurkan kewajiban.

"Contohnya, alat alat pemadam ke bakaran yang tidak memadai, di daerah yang berdebu dan
berasap tidak diberikan masker, di daerah peleburan baja itu tidak ada alat pelindung yang
memadai. Kan tidak mungkin masker atau helm yang beli buruh. Itu kewajiban pengusaha itu
adalah menyiapkan K3," ujarnya.

Banyak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja takut melapor ketika hak-haknya tidak
dipenuhi. KSPI mendapat laporan ada ancaman kerja bila buruh menuntut haknya kepada
regulator.

"Bahkan kadang-kadang ada tuntutan balik. Sanksinya [bagi perusahaan] juga terlalu rendah,
Rp100.000," ia memaparkan. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat sanksi untuk mencapai
target zero accident.
Salah satunya caranya, merevisi UU K3 yang disahkan pada tahun 1970. Revisi ini diusulkan KSPI
setiap tahun lantaran menyangkut keselamatan dan nyawa pekerja.

Poin-poin krusial yang diusulkan antara lain perluasan jenis alat perlindungan K3, serta kewajiban
membentuk P2k3, serta memperberat sanksi bagi pelanggar norma K3. Tingginya angka
kecelakaan kerja menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Direktur Jenderal Pembinaan Peng awasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(Biwasnaker dan K3) Kemnaker, Haiyani Rumodang, menjelaskan kecelakaan kerja disebabkan
oleh tidak terpenuhinya standar dan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di
tempat kerja.

Belum lagi, banyak temuan juga yang menunjukkan baik perusahaan maupun pekerja
kebanyakan hanya berorientasi kepada cepatnya penyelesaikan pekerjaan.

Sehingga tak jarang, mereka mencari cara paling mudah. Berdasarkan jenis kecelakaan, yang
umum terjadi antara lain terjatuh atau terpeleset, tertimpa, luka gores, terpapar suara bising,

432